Berita Terhangat...
Minggu, 21 September 2014 | 22:19:38
Grand Opening Butik Pesta
Tawarkan Peralatan Pesta Terlengkap di Pekanbaru
Minggu, 21 September 2014 | 20:07:38
Rebut Hak Ulayat IV Koto Lubuk Ambacang,
Nenek Mamak Siap Dukung Perjuangan Cucu Kemenakan
Minggu, 21 September 2014 | 20:06:13
Pakar SEO Internasional Hadir di UIN Suska Riau,
Beberkan Rahasia Cara Tampil di Halaman Pertama Google
Minggu, 21 September 2014 | 20:04:32
Target 1 Emas, FPTI Rohul Kirim 13 Atlet di Poprov Riau 2014
Minggu, 21 September 2014 | 20:02:54
Bahas Gambut, APFP-SEApeat Beraudiensi dengan Gubri
Minggu, 21 September 2014 | 20:01:49
Soemardi Thaher Kecewa Isjoni dan Bantah Korupsi
Minggu, 21 September 2014 | 19:58:51
Diduga, Pembangunan Islamic Center Inhil Serobot Tanah Wakaf
Minggu, 21 September 2014 | 19:57:09
Bea Cukai Selatpanjang Akui Telah Sita Rokok Tanpa Cukai
Minggu, 21 September 2014 | 19:55:52
Polres Meranti Dalami Kasus Percobaan Penculikan Anak
Minggu, 21 September 2014 | 19:54:49
BPMPD Kepulauan Meranti Dukung Dana Hibah Infrastruktur Desa
Home  / 
Senin, 17 Maret 2014 | 12:22:40

Terkait Bencana Karhutla,
Gubernur Riau Annas Maamun Siap Jalankan Intruksi Presiden SBY
PEKANBARU - Gubernur Riau Annas Maamun menegaskan kesiapannya menjalankan intruksi Presiden SBY terkait Karhutla. Ia segera mengumpulkan bupati dan walikota untuk berkoordinasi.

Annas Maamun siap menjalankan perintah Presiden SBY, terkait dua tahap kebijakan dalam menuntaskan penanggulangan bencana asap. Salah satunya dengan memanggil seluruh bupati/walikota se Riau untuk mendata perusahaan.

Selain perusahaan, gubernur juga akan meminta data perorangan, yang diduga terbukti melakukan pembakaran lahan. 

"Segera kita kumpulkan para bupati/walikota, untuk meminta data perusahaan mau pun warga yang terlibat Karhutla," kata gubernur, Senin (17/3) di Lanud Roesmin Nurjadin.

Annas tak memungkiri, selama Karhutla terjadi ada pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dengan melibatkan warga untuk membakar lahan untuk tujuan lainnya. Hal ini menurut Annas, akan terus didalami, dan pasti ada konsekuensinya jika terbukti. 

Kemudian, banyaknya Surat Keterangan Tanah izin (SKT) yang dikeluarkan kepala desa juga akan menjadi perhatian. Bagi kepala desa yang terbukti ada kejanggalan dalam mengeluarkan izin SKT akan ditindak tegas, termasuk ihak terkait dalam hal itu. 

Sementara untuk perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan, akan diserahkan kepada Menhut, karena izin dari sana. Gubernur menargetkan, dalam 10 hari diharapkan sudah selesai. 

"Kita usahakan 10 hari sudah tuntas. Jadi kita panggil buati/walikota, kita minta data, yang terbukti kita tindak. Untuk perusahaan kita serahkan ke Menhut, karena izinkan dari dia," papar Annas lagi.***(adi)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riauheadline.com
Share |
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!