Berita Terhangat...
Jumat, 25 Juli 2014 | 11:19:30
Pengusaha Pujasera O2 Santuni Anak Yatim di Meranti
Jumat, 25 Juli 2014 | 10:10:24
Tetapkan 1 Syawal 1435 H,
Kemenag Tentukan 111 Lokasi Rukyatul Hilal di 33 Provinsi
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:47:32
PLN Rengat Tetap Lakukan Pemadaman Saat Lebaran
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:45:40
Polres Siak Dalami Kasus Mutilasi Dua Bocah
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:42:13
Kabupaten Rokan Hilir Hasilkan Terasi Kualitas Ekspor
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:35:46
Wabup Rokan Hilir Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:33:47
Asap Mulai Menyengat Nafas Warga Pekanbaru
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:32:24
Tiga Hari Operasi Ketupat,
Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:31:18
Ribuan Warga Bengkalis Nikmati Sembako Gratis
Jumat, 25 Juli 2014 | 03:12:19
CPNS 2014, 11 Jabatan Untuk Sarjana Semua Jurusan
Home  / 
Senin, 17 Maret 2014 | 12:22:40

Terkait Bencana Karhutla,
Gubernur Riau Annas Maamun Siap Jalankan Intruksi Presiden SBY
PEKANBARU - Gubernur Riau Annas Maamun menegaskan kesiapannya menjalankan intruksi Presiden SBY terkait Karhutla. Ia segera mengumpulkan bupati dan walikota untuk berkoordinasi.

Annas Maamun siap menjalankan perintah Presiden SBY, terkait dua tahap kebijakan dalam menuntaskan penanggulangan bencana asap. Salah satunya dengan memanggil seluruh bupati/walikota se Riau untuk mendata perusahaan.

Selain perusahaan, gubernur juga akan meminta data perorangan, yang diduga terbukti melakukan pembakaran lahan. 

"Segera kita kumpulkan para bupati/walikota, untuk meminta data perusahaan mau pun warga yang terlibat Karhutla," kata gubernur, Senin (17/3) di Lanud Roesmin Nurjadin.

Annas tak memungkiri, selama Karhutla terjadi ada pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dengan melibatkan warga untuk membakar lahan untuk tujuan lainnya. Hal ini menurut Annas, akan terus didalami, dan pasti ada konsekuensinya jika terbukti. 

Kemudian, banyaknya Surat Keterangan Tanah izin (SKT) yang dikeluarkan kepala desa juga akan menjadi perhatian. Bagi kepala desa yang terbukti ada kejanggalan dalam mengeluarkan izin SKT akan ditindak tegas, termasuk ihak terkait dalam hal itu. 

Sementara untuk perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan, akan diserahkan kepada Menhut, karena izin dari sana. Gubernur menargetkan, dalam 10 hari diharapkan sudah selesai. 

"Kita usahakan 10 hari sudah tuntas. Jadi kita panggil buati/walikota, kita minta data, yang terbukti kita tindak. Untuk perusahaan kita serahkan ke Menhut, karena izinkan dari dia," papar Annas lagi.***(adi)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riauheadline.com
Share |
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!