Depan | Redaksi | Kode Etik | Disclaimer | Sitemap | RSS | Versi Mobile
Informasi Berita Ramadhan 2014
riauheadline.com merupakan situs berita menginspirasi semangat masyarakat riau.
Berita Terhangat...
Jumat, 1 Agustus 2014 | 09:57:02
Gara-gara Pecat 3 PK,
Kedudukan Ketua DPD Golkar Dumai Terancam Dimusdalubkan
Jumat, 25 Juli 2014 | 11:19:30
Pengusaha Pujasera O2 Santuni Anak Yatim di Meranti
Jumat, 25 Juli 2014 | 10:10:24
Tetapkan 1 Syawal 1435 H,
Kemenag Tentukan 111 Lokasi Rukyatul Hilal di 33 Provinsi
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:47:32
PLN Rengat Tetap Lakukan Pemadaman Saat Lebaran
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:45:40
Polres Siak Dalami Kasus Mutilasi Dua Bocah
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:42:13
Kabupaten Rokan Hilir Hasilkan Terasi Kualitas Ekspor
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:35:46
Wabup Rokan Hilir Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:33:47
Asap Mulai Menyengat Nafas Warga Pekanbaru
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:32:24
Tiga Hari Operasi Ketupat,
Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:31:18
Ribuan Warga Bengkalis Nikmati Sembako Gratis
Home  / Hukrim  / Hukrim
Kamis, 19 September 2013 | 15:43:38

Tersangka Korupsi APBD 2012 Rp2,4 Miliar,
Kejari Rengat Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Bendahara Sekda Inhu
RENGAT, RIAUHEADLINE.COM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu, Rosdianto alias Bujang Kait terkait kasus dugaan korupsi sisa anggaran APBD Inhu 2012 senilai Rp 2,4 miliar. 

Pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis (19/9/13) ini merupakan yang kedua kalinya sejak Rosdianto ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2013 lalu. Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Rengat, Alexander Roiland melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Rengat, Restu Andi Cahyono, kepada awak media, kemarin di Pematang Reba. 

“Kita memang sudah menjadwalkan untuk memanggil Rosdianto besok. Pemanggilan ini yang kedua kalinya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. 

Dijelaskan Restu, pada pemanggilan pertama lalu, penyidik belum masuk kepada materi pemeriksaan, sebab tersangka Rosdianto tidak didampingi penasehat hukumnya. Sehingga diharapkan pada pemanggilan kedua ini, tersangka sudah didampingi penasehat hukumnya. 

“Kalau sudah didampingi penasehat hukum kita bisa langsung melakukan pemeriksaan terkait materi kasus. Namun jika tersangka tetap tidak didampingi penasehat hukum, maka kita yang akan tunjuk dari penasehat hukum negara,” ungkapnya. 

Ditambahkan Restu, sejauh ini Kejari Rengat belum berencana untuk melakukan penahanan terhadap Rosdianto. Sebab yang bersangkutan masih bersikap kooperatif. Sementara untuk penambahan tersangka baru, Kejari Rengat masih menunggu fakta baru dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan sejumlah saksi.
 
“Kita belum bisa pastikan apakah ada tersangka baru, baik itu mantan Kabag Keuangan maupun yang lainya sebab masih harus melihat sejumlah fakta dari hasil pemeriksaan terlebih dahulu,” tuturnya. 

Seperti diketahui, selain Rosdianto, Kejari Rengat juga telah menetapkan Mantan Bendahara Wakil Bupati Inhu, Putra Gunawan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan nilai Rp109 juta. Putra Gunawan sudah mengembalikan dana yang ia gunakan, namun pengembalian tersebut tidak menggugurkan pidana yang ia lakukan. 

Kejari Rengat juga sudah melaporkan kasus korupsi sisa anggaran APBD Inhu 2012 ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sebab kasus ini merupakan atensi dari KPK, sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga sudah dilaporkan ke lembaga korupsi tersebut. Dana yang di korupsi dua tersangka tersebut merupakan sisa anggaran 2012 yang tidak disetorkan oleh tersangka. 

Berdasarkan keterangan dua tersangka, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kedua tersangka tersebut akan dikenakan pasal 2, pasal 3 serta pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 

Keduanya akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. ***(guh) 

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riauheadline.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!