Depan | Redaksi | Kode Etik | Disclaimer | Sitemap | RSS | Versi Mobile
Informasi Berita Ramadhan 2014
riauheadline.com merupakan situs berita menginspirasi semangat masyarakat riau.
Berita Terhangat...
Jumat, 1 Agustus 2014 | 09:57:02
Gara-gara Pecat 3 PK,
Kedudukan Ketua DPD Golkar Dumai Terancam Dimusdalubkan
Jumat, 25 Juli 2014 | 11:19:30
Pengusaha Pujasera O2 Santuni Anak Yatim di Meranti
Jumat, 25 Juli 2014 | 10:10:24
Tetapkan 1 Syawal 1435 H,
Kemenag Tentukan 111 Lokasi Rukyatul Hilal di 33 Provinsi
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:47:32
PLN Rengat Tetap Lakukan Pemadaman Saat Lebaran
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:45:40
Polres Siak Dalami Kasus Mutilasi Dua Bocah
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:42:13
Kabupaten Rokan Hilir Hasilkan Terasi Kualitas Ekspor
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:35:46
Wabup Rokan Hilir Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:33:47
Asap Mulai Menyengat Nafas Warga Pekanbaru
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:32:24
Tiga Hari Operasi Ketupat,
Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya
Jumat, 25 Juli 2014 | 09:31:18
Ribuan Warga Bengkalis Nikmati Sembako Gratis
Home  / Sosial  / Sosial
Jumat, 28 Juni 2013 | 15:36:46

Penerima Mencapai 9.423 Warga Miskin,
Pemko Dumai Bersama PT Pos Gelar Rakor Penyaluran BLSM
DUMAI - Penerima Bantuan Langsung Sementera Masyarakat (BLSM) di wilayah Kota Dumai sebanyak 9.423 rumah tangga miskin nampaknya sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, PT Pos Indonesia Cabang Dumai bersama Pemerintak Kota Dumai melaksanakan rapat kordinasi terkait pelaksanaan pembayaran BLSM, Jumat (28/6/13) di Gedung Media Center Jalan Putri Tujuh Dumai Timur.

Rapat kordinasi yang dipimpin langsung Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat tersebut mengatakan, dalam penyaluran BLSM program pemerintah pusat ini tentunya harus dilakukan kordinasi dengan baik oleh PT. Pos bersama Lurah dan perangkat RT dimasing-masing tempat. Maksud dan tujuan ini sendiri, agar bagaimana program BLSM ini benar-benar tepat sasaran pada penyalurannya.

"Yang begini ini tak bias dibiarkan. Penyaluran KPS harus koodinasi dengan RT dan Lurah setempat dan harus mengutamakan warga miskin penerimannya. Dengan kordinasi yang baik, maka program bantuan langsung sementera masyarakat ini benar-benar tepat sasaran sesuai data itu," kata Agus Widayat saat memimpin rapat kordinasi tersebut.

Bahkan informasi yang berkembang, kata Wawako Dumai, ada masyarakat penerima BLSM yang kondisinya dalam taraf ekonomi mampu. Sementara masyarakat kurang mampu dan penerima beras miskin (Rakin) tak tercatat mendapat KPS. Untuk itulah, diharapkan peran serta RT dan Lurah sangat diharapkan dalam penyaluran program BLSM tersebut.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dijelaskan bahwa  dalam rangka pelaksanaan pembagian KPS bagi rumah tangga miskin yang berhak untuk memperoleh program perlindungan social dan penanganan pengaduan masyarakat

Mendagri enginstruksikan kepada Bupati serta Walikota agar  melaksanakan fungsi pemantauan secara regular terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pembagian KPS. Mengoptimalkan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat TKPK-Kabupaten dan Kota, memfasilitasi pembentukan Forum Penanganan Pengaduan Masyarakat (FPPM) di Kecamatan dan pos pengaduan masyarakat (POSDUMAS) di desa dan Kelurahan.

"Dalam hal ini, Walikota Dumai diminta untuk memerintahkan Camat untuk membentuk dan atau mengaktifkan kembali FPPM sebagai Posko Pengaduan KPS di Kecamatan; Berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memastikan jumlah Rumah Tangga Penerima KPS di seluruh desa dan Kelurahan, termasuk Rumah Tangga hasil pemutakhiran," katanya.

Sebab, merekapitulasi laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh Camat. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada Gubernur dan tembusan kepada Ketua TKPK Provinsi. Dalam wilayahnya dengan tidak melebihi jumlah awal yang telah ditetapkan; Berkoordinasi dengan TKSK terkait dengan pengambilan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari PT. Pos Indonesia dan pendistribusian SK-RTM ke desa.

"Camat diminta untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan menyelesaikan pengaduan dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Ketua TKPK Kabupaten dan Kota; dan Apabila pengaduan tersebut tidak dapat terselesaikan di Kecamatan, maka diteruskan kepada Pokja Pengaduan masyarakat TKPK Kabupaten dan Kota dan atau melalui mekanisme LAPORI UKP4," pintanya.

Walikota/ Bupati juga diminta memerintahkan Kepala Desa dan Lurah untuk menyampaikan informasi tentang KPS kepada penerima KPS, membentuk dan atau mengaktifkan kembali Posdumas sebagai Posko Pengaduan KPS; Berkoordinasi dengan petugas PT. Pos Indonesia dalam mendistribusikan KPS, menyusun daftar KPS tidak terkirim (retur) berdasarkan laporan petugas PT. Pos Indonesia.

"Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (tracking system) ke nomor 08577111700 dan tulir Nomor KPS#Nama Kepala Rumah Tangga. Rumah tangga penerima KPS yang mampu/ kaya untuk mengembalikan KPS ke Posko Pengaduan atau Kantor Desa dan Kelurahan,” pinta Wawako Dumai

Musyawarah Desa (Musdes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) juga harus dilaksankan untuk pemutakhiran data penerima KPS dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti, melakukan verifikasi jumlah rumah tangga yang dapat diganti (retur), menetapkan nama rumah tangga pengganti (tidak boleh melebihi pagu jumlah KPS).

Camat diminta untuk mengirimkan rekapitulasi (jumlah) rumah tangga pengganti dan rumah tangga yang diganti, serta KPS yang dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada Camat; Memperoleh blangko SK-RTM dari Kecamatan sesuai dengan jumlah rekapitulasi rumah tangga pengganti; Menerbitkan SK-RTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah; Menyampaikan SK-RTM kepada rumah tangga pengganti.

“Pengaduan masyarakat harus ditangani dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat dan apabila pengaduan tersebut tidak dapat terselesaikan di desa dan Kelurahan, maka diteruskan kepada Forum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan,” ungkapnya.

Hanya saja, data penerima KPS BLSM dan penerina Rakin di setiap kelurahan tidak sama. Bahkan ada warga yang tercatat sebagai penerima KPS namun tidak menerima Rakin. Begitu juga sebaliknya penerima raskin dan kebagian KPS. Untuk itu, Wawako Dumai minta Camat dan Lurah setrempat bekerjasama dengan PT Pos Indonesia melakukan evaluasi dan pendataan ulang agar data warga penerima KPS sesuai harapan dan valid.

“Saya minta camat, lrah dan PT Pos Indonesia melakukan kordinasi dan pendataan di lapangan. Hal ini agar penyaluran KPS tepat sasaran, masyarakat yang benar-benar miskin dan tercatat sebagai penerima raskin harus  semua diakomodir,” pinta Agus Widayat akhirnya. 

Sementara Kepala Pos Indonesia Kota Dumai  Zainuddin menjelaskan, jumah warga penerima KPS di kota Dumai sebanyak 9.423 RTS tersebar di tujuh kecamatan se kota Dumai. Diantaranya sebanyak 964 RTS di kecamatan Dumai Barat, 1.611 RTS  Kecamatan Dumai Timur, 1.900 di Kecamatan Bukit Kapur, 1.890 RTS di Kecamatan Sungai Sembilan, 749 RTYS di Kecamatan Medang Kampai dan 1.087 di Kecamatan Dumai Kota serta 1.226 RTS di Kecamatan Dumai Selatan.***(mog)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riauheadline.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!