• Home
  • Nasional
  • APLD Laporkan Tumpahan Minyak PT Nagamas ke Mabes Polri dan Kementerian

Tak Percaya Kerja Pemko Dumai

APLD Laporkan Tumpahan Minyak PT Nagamas ke Mabes Polri dan Kementerian

Hadi Pramono Kamis, 17 Agustus 2017 14:06 WIB
Aksi Peduli Lingkungan Dumai bersama KPNI dan HSNI Kota Dumai menyerahkan berkas laporan aduan dugaan pencemaran lingkungan PT Nagamas Palmoil Lestari ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerima berkas aduan dugaan pencemaran lingkungan PT Nagamas Palmoil Lestari di kawasan Pelindo I Cabang Dumai, Rabu (16/8/17).

Berkas aduan dari Aksi Peduli Lingkungan Dumai (APLD) secara langsung diterima Sekretaris Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat, Kemal Amas, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Berkas secara langsung diserahkan Kordinator I APLD Guspian didampingi beberapa pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai serta satu orang pewakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Dumai.

Sebelum berkas adua dugaan pencemaran lingkungan PT Nagamas Palmoil Lestari diserahkan, pejabat Kementerian LHK RI melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan dari Dumai membahas persoalan tersebut. 

Pejabat Kementerian LHK, Kemal Amas berjanji akan menyampaikan aduan APLD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Siti Nurbaya. "Surat aduan kami terima dan selanjutkan saya laporkan ke buk Menteri," ucapnya.

Kementerian LHK RI berjanji akan turun kelapangan melakukan pengecekan dilokasi yang diduga terjadi pencemaran lingkungan atas tumpahan puluhan minyak stearin milik anak perusahaan Permata Hijau Group tersebut di Kota Dumai.

Ia memastikan jika akibat kejadian itu terdapat kerugian terhadap negara dan pencemaran akan di tindak berupa sanksi pencabutan izin, dengan catatan apabila izin tersebut dikeluarkan oleh Kementrian Pusat. 

"Begitu juga dengan amdal, jika terdapat pelanggaran kita akan mencabut, namun hal ini kembali ke siapa yang mengeluarkan Izin dan Amdal mereka, yang memberikan izin berlaku sebagai pengawasan terhadap izin dikeluarkan," paparnya. 

Sementara perwakilan HNSI Kota Dumai, Ahmad Chika mengungkapkan bahwa kondisi tersebut merupakan kendala besar terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan sanksi tegas.

"Bantulah kami nelayanan ini, kami dan anak-anak kami ingin hidup lama. Laut adalah tempat kami mencari nafkah, jangan kotori laut kami. Kami harap Kementerian LHK bisa memberikan sanksi tegas kepada perusahaan," pintanya.

Usai menyerah berkas aduan, APLD, KNPI Dumai dan HSNI Dumai melanjutkan pengantaran berkas laporan ke Kementerian Koordinator Kemaritiman Pusat di Jalan Muhammad Haji Thamrin, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. 

Berkas laporan yang sudah diserahkan langsung diantaranya ke Kementerian Perbuhungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Mabes Polri, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.

Semua itu dilakukan APLD, KNPI dan HSNI Dumai bentuk kekecewaan dan tidak kepercayaan atas kinerja Pemerintah Kota Dumai, selama memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.

Sebelumnya, laporan aduan sudah disampaikan ke Polda Riau. Dan setelah itu laporan dilanjutkan ke DPRD Provinsi Riau. "Setelah laporan ini rampung kita serahkan, selanjutnya kita tinggal koordinasi saja," ujar Guspian.

"APLD berharap permasalahan ini benar-benar dapat segera dituntaskan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan amanat UU 32 Tahun 2009. Siapapun termasuk masyarakat berhak mendapatkan lingkungan bersih dan sehat," tutupnya.

(adi/adi)
Tags Minyak TumpahNagamasPelindoPemko DumaiPencemaran Lingkungan
Komentar