• Home
  • Politik
  • Sekda Siak Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas di Pilgubri 2018

Jelang Pilgubri 2018

Sekda Siak Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas di Pilgubri 2018

Arif Rahim Kamis, 25 Januari 2018 20:46 WIB
SIAK - Meskipun Bupati Siak Syamsuar salah seorang kandidat gubernur pada Pemilu Kada Riau 2018 ini, Sekdakab Siak HTS Hamzah meminta ASN tetap menjaga netralitasnya. Baik dalam kehidupan nyata sehari-hari apalagi di sosial media.

Sebab, tindak tanduk ASN bakal menjadi sorotan banyak selama prosesi politik. Baik pada Pemilu Kada Riau maupun pada pemilihan presiden maupun pemilihan calon legislatif. Tidak hanya itu, indikasi pelanggaran bisa menyebabkan pemanggilan yang dilakukan Panwaslu.

"Jaga netralitas kita, karena ASN memang harus netral atau tanpa memihak kepada salah satu calon, apalagi ikut mengampanyekan calon tersebut," kata dia, saat membuka sosialisasi netralitas ASN bersama Panwaslu Siak.

Ia meminta ASN kabupaten Siak harus memahami tentang tahapan dan aturan yang berlaku tentang Pemilu Kada. Yang menjadi pedoman bagi ASN adalah UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Kalau ada yang dikeragui tentang aturan itu, serta perilaku ASN terhadap Pemilukada, maka bertanyalah kepada Panwaslu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Siak M. Royani tampak akrab dengan peserta. Ia sempat berdiskusi ringan bersama para asisten Pemkab Siak sebelum memaparkan tentang netralitas ASN dalam Pemilukada.

Ia mengatakan, Panwaslu dibentuk berdasarkan UU. Pada 2018 ini Panwaslu berubah menjadi badan permanen yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Semoga masa transisi ini, kami bisa mempersiapkan sehingga berjalan dengan baik," kata dia.

Ia menegaskan, ASN memang tidak dibenarkan ikut teelibat dalam prosesi politik, apalagi menyatakan dukung mendukung salah satu kandidat. 

Menurut dia, dari proses deklarasi calon gubernur -wakil gubernur ASN di kabupaten Siak tidak ikut terlibat. "Ini menunjukkan komitmen dan kesadaran terhadap aturan yang berlaku," kata dia dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Panwaslu Siak telah melakukan berbagai tahapan. Seperti sudah terbentuknya Panwascam di 14 kecamatan dengan sekretariat masing -masing. Harapannya pihak kecamatan dapat berkomunikasi dengan baik agar sinergitas pengawasan ini bisa maksimal dari kabupaten hingga pada TPS nantinya.

Pihaknya juga sudah membentuk Panitia Pengawasan Lapangan (PPL). Ia menguraikan, dalam UU nomor 7 tajun 2017 PPL sudah berubah menjadi Panwaslu Kelurahan, atau untuk kabupaten Siak menjadi Panwaslu Kampung.

"Daerah lain menggunakan desa atau kelurahan, sedangkan di Siak disebut kampung. Alhamdulillah kami sudah melantik semua Panwaslu kampung se kabupaten Siak, yakni sebanyak 131 PPL," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, Panwaslu dan Pemkab Siak selama ini telah menunjukan sinergitas saat menghadapi Pemilukada. Terbukti dalam pemilihan bupati pada 2015 silam, Panwaslu Siak bersama Pemkab Siak mendapatkan Panwaslu award tingkat nasional ke 5. Ini atas dasar partisipasi dan komunikasi yang baik antara Pemkab dan Panwaslu di Siak.

Dalam sosialisasi ini juga dibuka forum diskusi yang dibanjiri berbagai pertanyaan dari ASN. Pertanyaan tersebut rerkait dengan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses penetapan bakal calon sampai dengan tahap pemilihan tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Royani mengungkapkan, ASN tidak diperkenankan ikut kampanye, memobilisasi massa untuk kampanye salah satu calon, ikut menyatakan mendukung baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya.

(arf/arf)
Tags Pemkab SiakPilgubriPilkadaSekda Siak
Komentar