Terdapat beberapa point yang disoroti fraksi Demokrat dan PAN tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Riau 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

Utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebanyak Rp800 miliar, lunas. Utang tersebut sudah diangsur sejak awal kepemimpinan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghadiri dan menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Gubernur dan Wakil Riau terpilih Syamsuar dan Edy Nasution boleh sedikit bernapas lega. Pasalnya, kuatnya 'ikan pinggang' anggaran yang dalam satu tahun terakhir dirasakan, sudah bisa dilonggarkan pada 2019 nanti.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dari Presiden Joko Widodo yang diterima oleh Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Selasa (11/12) di Istana Negara, Jakarta.

Provinsi Riau mendapatkan penghargaan sebagai provinsi ketiga dalam penerapan tekhnologi penyelengaraan infrastuktur Pekerjaan Umum (PU), setelah Jawa Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

DPRD Kuansing mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak mengubah kesepakatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2019 yang telah disetujui bersama, jika tidak ingin bermasalah dengan hukum.

Dihadiri 47 orang anggota DPRD Riau, wakil rakyat sahkan APBD Riau tahun 2019 yang besarannya mencapai Rp9,1 triliun lebih. Pengesahan APBD dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Riau.

Tim anggaran pemerintah daerah Pemerintah Kota Dumai bersama Badan Anggaran DPRD setempat mulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019, dan diprediksi besaran meningkat dibanding 2018.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan kebijakan yang harus dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengantisipasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018, yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

APBD Riau 2019 diprediksi akan naik hingga Rp1 triliun sehubungan dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini bersumber dari hasil penjualan minyak dan gas.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan Noviwaldy Jusman bertemu Kejati Riau, Uung Abdul Syakur.

Akibat diperkirakan bakal terjadi defisif atau kekurangan anggaran belanja (penerimaan) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018, dapat dipastikan dirasionalisasi.