RIAUHEADLINE.COM - Tagar Sri Mulyani Wajib Mundur terus menggema di Twitter. Tagar #SriMulayniMundur kini membanjiri laman media sosial Twitter.

Namun sebelum tagar Sri Mulyani Mundur menggema di Twitter, sejumlah warganet pertama kali banyak yang mengunggah tagar#KemenkeuLumbungMaling.

Hingga, Jumat petang (10/3/2023), tercatat 5.023 tweet, yang ikut menyuarakan keinginannya agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya, sebagai Menteri Keuangan.

Tagar ini merupakan kelanjutan dari #KemenkeuLumbungMaling, yang trending Kamis kemarin. Ini merupakan bentuk reaksi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja “buruk” Kementerian Keuangan.

Mencermati “kicauan” para netizen di twitter, terkait dengan Kemenkeu dan Sri Mulyani, tampaknya sebagian masyarakat merasa kecewa dan muak dengan perilaku pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, dibawah kendali Kementerian Keuangan.

Desakan masyarakat agar Sri Mulyani Mundur dari jabatannya, menurut Rocky Gerung, karena ujiannya sudah final dan ndak mungkin lulus. Makanya Rocky minta Sri Mulyani men-DO-kan diri dari Kabinet.

Sementara seorang ekonom senior, Anthony Budiawan menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah gagal memenuhi perintah konstitusi, yaitu APBN harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Dengan kata lain, Menteri Keuangan melanggar konstitusi, Pasal 23 ayat 1. Untuk itu, Menteri Keuangan wajib mundur. Tak perlu menunggu sampai rakyat mendesak mundur,” ujarnya.

Bukti bahwa Sri Mulyani gagal memimpin Kementerian Keuangan yang secara terang benderang terungkap ke publik antara lain:

1. Terbukanya aib Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Ini setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Pajak, Kemenkeu, memanggil 69 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki harta tidak wajar dan diduga terlibat pencucian uang.

2. Ada sekitar 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak sebagai konsultan pajak, yang kini tengah ditelusuri KPK.

3. Adanya pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD., yang mensinyalir ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan, sejak tahun 2009.

4. Ada dana APBN yang sudah disetujui DPR, namun tidak digunakan maksimal oleh Kemenkeu untuk membiayai berbagai program kerakyatan, akibatnya jumlah rakyat miskin semakin besar.

5. Ada informasi terkait dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara , yang juga disebut-sebut mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 78 Milyar.

6. Fakta terkait dengan laporan yang menyebutkan ada 13 ribu pegawai pajak di seluruh Indonesia, yang tidak setorkan LHKPN.

7. Pernyataan Sri Mulyani dalam wawancara televisi yang menyatakan dirinya saat ini merangkap 30 jabatan di berbagai lembaga.

8. Laporan hasil pantauan Seknas FITRA, yang menyatakan ada sekitar 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II, yang saat ini juga merangkap jabatan sebagai Komisaris di berbagai BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Sementara, Sri Mulyani dalam statemennya pernah menegaskan bahwa masyarakat jangan dengan mudah menuduh pegawai pajak itu korupsi.

"Saya tanya sama Pak Suryo, kenaikan hartanya karena apa? Ternyata karena harga tanah, harga rumah, harga pasar dan harga lain-lain. Jadi jangan tiba-tiba  dianggap seolah-olah itu korupsi,” tegasnya.

Demikian juga Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkeu, Awan Nurmawan, dalam statemennya yang sempat viral, menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait dengan transaksi mencurigakan pegawai DJP dari PPATK, sejak tahun 2019.

“Kami sudah dapat informasi itu sejak 2019. Terkait sejumlah pegawai di Ditjen Pajak. Memang masih perlu pendalaman, karena informasinya belum lengkap,” jelasnya.