• Home
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Riauheadline.com adalah media online berpusat di Kota Dumai, tepatnya di Jalan DR. Wahidin GG.Bambu 2 RT017 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. 

Media online ini bernaung dalam badan hukum PT. Riau Inti Media. Dengan lahirnya Riauheadline.com diharapkan dapat menjadi platform media informasi digital yang berkembang di Indonesia yang hadir dalam memberikan informasi yang Inspiratif, Lugas dan Berimbang.

Seiring kemajuan teknologi dan informasi melalui platform digital, maka riauheadline.com mempunyai  kesepakatan tidak ingin menyajikan informasi konflik dan berita hoax yang ditayangkan melaui jaringan internet.

Konten-konten berita yang di sampaikan melalui media riauheadline.com semaksimal mungkin dengan informasi yang  benar dan berimbang dari hasil penelusuran dan pengumpulan data dan informasi oleh wartawan riauheadline.com di lapangan.

Wartawan riauheadline.com yang bertugas dalam meliput dan mencari berita di lapangan juga mendapat perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan  sebagai berikut :

1. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

2. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

3. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan riauheadline.com yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;

4. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan riauheadline.com memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;

5. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan riauheadline.com dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;

6. Karya jurnalistik wartawan riauheadline.com dilindungi dari segala bentuk penyensoran;

7. Wartawan riauheadline.com yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;

8. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan riauheadline.com yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;

9. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan riauheadline.com dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;

10. Pemilik atau manajemen perusahaan pers PT Riau Inti Media dilarang memaksa wartawan riauheadline.com untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008. Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
Berita Terkait