PEKANBARU - Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis senilai Rp230 miliar terus didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau. 

Beberapa anggota tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) Bengkalis sudah diperiksa. 

"Kasusnya jalan terus. TAPD dari Bengkalis sudah diperiksa penyidik. Untuk anggota DPRD Bengkalis belum diperiksa karena penyidik masih menunggu audit," kata Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, Selasa (20/5/14). 

Menurut Guntur, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau sangat dibutuhkan. Audit akan dijadikan dasar pemeriksaan puluhan anggota DPRD Bengkalis. 

Siapa saja TAPD yang diperiksa penyidik, Guntur belum mendapatkan informasi detil. "Belum dikasih tahu penyidik. Yang jelas, sudah dilakukan pemeriksaan, dan akan dipanggil lagi kalau ada kekurangan," ucap Guntur. 

Menurut Guntur, kerugian negara yang disebabkan penyelewengan bansos belum bisa dipastikan. Penyidik bersama BPKP Perwakilan Riau masih melakukan penghitungan. 

"Selain itu, kasus ini belum ada tersangka karena masih penyelidikan. Artinya, penyidik masih mencari indikasi terjadinya tindak pidana. Kalau sudah ditemukan, akan dinaikkan ke penyidikan dan akan ada tersangka," papar Guntur. 

Penyelidikan bansos, tambah Guntur, terbilang susah. Pasalnya, dana diterima oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan. 

Satu-persatu dari mereka harus diperiksa sebagai langkah penyelidikan. "Pemeriksaan ada yang dilakukan di Polda Riau dan ada pula yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis," ujar Guntur. 

Pada Februari lalu, Dit Reskrimsus Polda Riau menyatakan kasus dugaan korupsi dana bansos Bengkalis mulai menemukan titik terang. 

Untuk diketahui, bansos sebesar Rp230 miliar ini disalurkan ke sekitar 2.000 orang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi serta yayasan dan lainnya. Dalam perjalanannya, bansos yang disalurkan tidak sesuai peruntukkannya. ***(gem)