PT.SSK Diduga Caplok Hutan Lindung di Inhu
Kamis, 12 Desember 2013 13:15 WIB
RENGAT - PT Sumber Sawindo Kencana (SSK) di Kabupaten Inhu, Provinsi Riau yang bergerak di bidang perkebunan sawit diduga mencaplok lahan hutan lindung.
"Perusahaan ini sebaiknya segera dihentikan operasionalnya, sehingga dapat mengurangi kerugian negara," kata Sekretaris Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu (LP5SBI) Suharmani di Rengat.
Ia mengatakan, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu terindikasi perizinannya tidak lengkap, hanya mengandalkan izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Inhu dan perusahaan sudah dapat beraktivitas.
Selain itu pihak perusahaan juga diduga membabat hutan lindung dengan alasan milik warga yang bergabung dalam sebuah koperasi. Modus ini kerap terjadi di wilayah Indragiri Hulu seperti PT SSK, PT Kurnia Subur, PT Arvena sepakat dan PT MAL.
"Sementara seluas 475 hektare lahan yang berada dalam HPT telah dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit oleh PT SSK," sebutnya.
PT SSK dalam pengelolaah hutan tersebut mendapat izin dari Pemkab Inhu melalui SK Bupati Inhu nomor 506 tahun 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 800 hektar yang terletak di Desa Belimbing, Kecamatan Batanggansal.
Namun, dari total luasan lahan yang diberikan izin lokasi itu, ternyata seluas 475 hektar berada dalam kawasan hutan lindung. Selain itu, PT SSK yang mengalihfungsikan hutan tersebut belum memperoleh SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI.***(ant)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

