JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebun miliknya.

"Saya sudah perintahkan pada Menteri LHK untuk yang terbakar langsung dicabut, ambil alih lagi oleh negara. Sementara yang belum dikerjakan, yang gambut juga ambil lagi untuk negara. Sudah saya perintahkan dan langsung dikerjakan," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (26/10).

Dalam dialog yang digelar di Wisma Tilden, KBRI Washington DC, Amerika Serikat, Jokowi mengatakan bahwa bencana asap sudah ada di Indonesia sejak 18 tahun lalu dan setiap tahun selalu ada.

"Hanya saja tahun ini memang menjadi terbesar karena adanya El Nino, panas yang sangat kering sekali. Selain itu pemberian konsensi lahan gambut oleh pemerintahan sebelumnya yang mencapai 4,8 juta hektare juga menjadi masalah," katanya.

Ia mengaku telah mempertanyakan alasan diberikannya konsesi atas lahan seluas itu. 

"4,8 Juta itu bukan angka yang kecil. Saya orang kehutanan, saya ngerti tidak bisa ngambut. Yang betul gambut tidak diberi konsesi," tegasnya.

Meski memerintahkan mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebunnya sendiri, Jokowi meminta dalam melakukan hal tersebut Menteri LHK untuk berhati-hati. Sejauh ini, Jokowi mengaku sudah mendapat laporan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha milik tiga perusahaan

"Kalau kita mencabut sembarangan juga nanti dituntut balik. Jadi betul-betul harus teliti," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo menambahkan, saat ini sudah ada 154 orang tersangka baik dari korporasi, perusahaan, maupun masyarakat setempat akibat kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air.