RIAUHEADLINE.COM - Tanah Merah Plumpang adalah sebuah wilayah yang terletak di Jakarta Utara, tepatnya di antara Muara Angke dan Pantai Indah Kapuk. 

Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, karena dahulu kala Tanah Merah Plumpang merupakan salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Tanah Merah Plumpang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wilayah ini berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. 

Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di sebelah selatan Tanah Merah Plumpang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, dan merupakan gerbang masuknya barang-barang impor ke Indonesia.

Saat ini, Tanah Merah Plumpang masih menjadi wilayah yang penting dan strategis dalam sejarah Indonesia, karena peranannya dalam perdagangan dan industri.

Berikut adalah sejarah tanah merah Plumpang yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber:

Kawasan Tanah Merah di percaya sudah dihuni beberapa warga sejak tahun 1960-an dan menjadi awal mula sengketa tanah. 

Ribuan warga yang bermukim di Tanah Merah kesulitan mendapat surat kepemillikan lahan, karena lahan tersebut memang dilarang untuk dihuni. 

Akibatnya, banyak warga yang tinggal secara ilegal di wilayah tersebut. Kawasan pemukiman Tanah Merah sendiri berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Kawasannya diapit oleh Depo Pertamina Plumpang dan sebuah kompleks perumahan mewah. Sepanjang tahun 1960-an hingga 1990-an warga Tanah Merah sering mengalami pembebasan lahan. 

Area lahan yang digusur ditimpa dengan tanah merah, sehingga kini kata 'tanah merah' dipakai sebagai nama kawasan tersebut. 

Satu dekade sejak awal mula pembebasan lahan pertama, tepatnya pada 1974 perusahaan PT Pertamina (Persero) mendirikan terminal tangki BBM yang kini dikenal sebagai Depo Pertamina Plumpang. 

Depo Pertamina Plumpang dibangun di atas tanah seluas 14 hektare. Lahan di sekeliling depo yang sebelumnya telah dibebaskan, kembali didatangi warga dan dibangun pemukiman-pemukiman semi permanen. 

Sementara itu, tidak jauh dari lokasi dibangun sebuah kawasan perumahan.  Akibatnya, persoalan mengenai hak kepemilikan tanah di kawasan Tanah Merah semakin sulit ditentukan. 

Warga yang bermukim di Tanah Merah tidak memiliki legalitas izin tinggal, sehingga juga sulit mengurus administrasi sebagai warga DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan warga kesulitan mengakses layanan publik seperti air bersih dan listrik. 

Di sisi lain, sulit memberikan izin tinggal kepada warga karena lahan tersebut seharusnya kosong karena termasuk zona berbahaya. Upaya relokasi telah beberapa kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Tidak lama setelah peristiwa kebakaran Depo Plumpang 2009, Gubernur DKI Jakarta yang menjabat saat itu, Fauzi Bowo mencoba berdialog kepada warga Tanah Merah untuk mau direlokasi. 

Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, di masa Gubernur Joko Widodo dan digantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), sengketa lahan Tanah Merah juga tak kunjung diselesaikan. 

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyebutkan pemerintah daerah saat itu mengusulkan buffer zone atau zona penyangga di sekitar Depo Pertamina Plumpang. 

Kemudian pada 2014, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru, Anies Baswedan menandatangani kontrak politik dengan warga untuk memberikan izin tinggal di wilayah tersebut. 

Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara untuk warga Tanah Merah. 

Menurut Anies penerbitan IMB tersebut dilakukan sebagai jalan tengah yang diambil untuk menyelesaikan masalah bangunan yang status legalnya belum tuntas.

Menyusul tragedi kebakaran yang menewaskan belasan warga pada Jumat lalu, memaksa pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan. 

Solusi yang disorot saat ini ada dua, pertama adalah PT Pertamina memindahkan Depo atau solusi kedua pemerintah merelokasi warga Tanah Merah ke kawasan yang lebih aman. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya menegaskan bahwa penataan kembali kawasan Depo Pertamina Plumpang harus dilakukan. Ini termasuk alternatif memindahan depo ke daerah pelabuhan Tanjuk Priok. 

"Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo," kata Ma'ruf saat kunjungannya ke lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Sabtu (4/3/2023). 

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengusulkan supaya masyarakat yang tinggal di kawasan Tanah Merah direlokasi di rumah susun (rusun). 

"Lebih baik masyarakat sekitar direlokasi ke rusunawa atau rusunami, dan membatasi pemukiman dengan jarak tertentu sesuai peraturan," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (5/3/2023). 

Sementara itu, saat ini Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkaji sistem pengamanan Depo Pertamina Plumpang. Kendati demikian, solusi apakah penduduk atau Depo Plumpang yang akan direlokasi belum secara jelas ditentukan. 

"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya," katanya melanjutkan. 

"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi seperti yang dikutip dari Antara.