Wali Kota Dumai, Zulkifli AS (ZAS) kembali dipanggil oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.‎

Politisi PDI Perjuangan menyambut positif atas keputusan Presiden Joko Widodo mengembalikan lahan perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektar dikembalikan kepada masyarakat adat Senema Nenek, kecamatan Tapung Hulu, kabupaten Kampar, Riau akhir pekan lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Budimansebagai tersangka kasus gratifikasi.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan mengatakan ada dua finalis Puteri Indonesia yang terlibat prostitusi dalam jaringan (daring).

Capres Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers bersama usai bertemu sekitar 2 jam. Prabowo menegaskan tak pernah meragukan komitmen SBY.

Pertemuan antara Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Gerindra sekaligus capres Prabowo Subianto telah usai. Dalam pertemuan tersebut, SBY mengingatkan agar Prabowo lebih aktif lagi untuk berkampanye pada awal tahun 2019.

Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).

Sebagian masyarakat mengaku tak tahu menahu dengan rencana penerapan sanksi tak mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tokoh masyarakat Melayu Riau, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, mengancam mengembalikan gelar adat diterimanya dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), jika institusi tersebut tetap bersikukuh memberikan gelar adat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi terkait dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan anggota DPRD Riau Marwan Yohannis mengantarkan petisi mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) ke Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg) dan DPR RI.

Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham kemungkinan besar tidak akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.