PEKANBARU - Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan menyatakan hasil hitung cepat (quick count) oleh sejumlah lembaga bukan merupakan hasil resmi dari Pilkada Gubernur Riau putaran dua.

    

"Itu kan hitungan yang tidak resmi, tapi kita bisa jadikan acuan saja," kata Djohermansyah Djohan di Pekanbaru, Rabu.

Pemungutan suara putaran dua Pilkada Gubernur Riau digelar serentak di 12 kabupaten/kota pada 27 November. Dalam pelaksanaan pemungutan suara putaran dua, ada tiga lembaga yang mengaku independen bakal melakukan hitung cepat di Riau.

Selain itu, setiap tim calon gubernur juga memiliki penghitungan cepat masing-masing.

Djohermansyah mengatakan metode quick count adalah hal yang wajar dilakukan pada saat ini, namun masyarakat diminta agar tidak resah apabila ada perbedaan sebelum ada hasil resmi dari KPU Provinsi Riau.

"Tapi kita tetap harus tunggu hasil perhitungan KPU," katanya.

Ketua KPU Provinsi Riau Edy Sabli menyatakan ada tiga lembaga yang melakukan metode hitung cepat pada pemungutan suara putaran dua, yakni Indo Barometer, Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI) Universitas Riau, dan terakhir Lembaga Suara Indonesia. 

Ketiga lembaga tersebut telah mengajukan surat permohonan izin dan permintaan data kepada KPU.

Namun, yang yang harus diperhatikan, Edy Sabli mengatakan KPU tidak bertanggung jawab mengenai hasil dari hitung cepat tersebut. 

"KPU tetap melakukan penghitungan hasil pemungutan suara melalui rapat pleno rekapitulasi," katanya.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Riau 2013 mencapai 4.000.459 orang, dan jumlah TPS 11.669. Pada putaran pertama, partisipasi pemilih mencapai sekitar 60 persen.

Dua calon gubernur yang bersaing pada putaran dua antara lain pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat dan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman.***(ant)