PEKANBARU - Anggota Komisi D DPRD Riau khawatir virus HIV/Aids semakin menyebar. Pasalnya, anggarannya di APBD sangat kecil sehingga upaya pihak-pihak terkait untuk menanggulanginya tidak bisa maksimal.

Meningkatnya jumlah penderita penyakit AIDS dan HIV di Riau tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan untuk memberantasnya, terutama pada Komisi Penanggulangan AIDS dan HIV (KPA) Provinsi Riau. 

“Anggarannya minim kali, sangat minim dan tidak bisa begerak,” kata Bagus Santoso, Ketua Komisi D DPRD Riau usai menerima laporan perkembangan AIDS dan HIV di Riau dari KPA, Senin (16/06/14). 

Lebih lanjut politisi PAN ini menyebut, dalam APBD tahun 2013 yang lalu, anggaran yang disiapkan untuk KPA ini sebesar Rp400 juta. Kemudian, tahun 2014 hanya Rp500 juta. 

“Inilah yang menjadi keprihatinan kita dari Komisi D yang juga membidangi kesehatan. Apalagi jumlah penderitanya tiap tahu terus meningkat di Riau,” ungkapnya. 

Dari laporan yang diterimanya tersebut, Kota Pekanbaru merupakan kota yang tertinggi angka penderta AIDS/HIV di Riau. Hal ini lantas menjadi perhatian khusus bagi Komisi D DPRD Riau. 

“Padahal penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang sangat menakutkan, justru itu, baiknya anggaran untuk mengatasinya harus ditingkatkan jumlahnya,” tutupnya. ***(ary)