MERANTI - Rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melanjutkan pembangunan dua proyek besar pada tahun 2016 ini akhirnya kandas, kedua proyek tersebut yakni lanjutan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) dan Pelabuhan Dorak Port.

Minimnya APBD Kabupaten Kepulauan Meranti disebut-sebut sebagai penyebab batalnya rencana melanjutkan pembangunan dua proyek multiyears tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat sudah mulai terseret ke ranah hukum akibat dugaan mark up pembangunan proyek itu.

Anggaran Pelabuhan Dorak Port Proyek menelan dana sekitar Rp92 miliar. Proyek ini sampai 2013 sudah terealisasi 40,7 persen dengan dana sebesar Rp41,66 miliar. Sedangkan proyek Jembatan Selat Rengit menelan biaya sekitar Rp 460 miliar, realisasi pembangunan jembatan tersebut hingga pemutusan kontrak pada tahun 2014 lalu hanya mencapai 17 persen saja.

Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Edy Kusdarwanto saat dikonfirmasi mengungkapkan, untuk tahun 2016 ini dana untuk melanjutkan pembangunan dua proyek multiyears tersebut terpaksa tidak dianggarkan.

"Pemkab Meranti berusaha menganggarkan dana yang tersedia untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Memang jalan dan pelabuhan sangat penting bagi perkembangan Meranti kedepan, namun jika dipaksakan saya khawatir nantinya akan menimbulkan permasalahan," ujar Edy.

Pj bupati juga menilai APBD telah disusun dengan berdasarkan aturan untuk kesejahteraan masyarakat. "APBD ini tidak bisa direncanakan dan tidak bisa disusun berdasarkan kemauan pribadi, tapi disusun berdasarkan aturan yang ada. Tentunya arahnya tidak lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.