MERANTI - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar sosialisasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 

Sosialisasi UU tersebut dalam rangka alokasi dana desa yang dikabarkan akan disalurkan pada bulan Mei mendatang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Mardiansyah, mengatakan, sosialisasi yang direncanakan pekan depan akan memberi pemahaman kepada kepala desa dan perangkatnya untuk siap diri menjemput angaran tersebut. 

"Sosialisasi ini adalah melatih para kades untuk memahami tata cara membuat laporan pertanggung jawaban setelah menerima dana desa ini," katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi penggunaan bantuan anggaran desa yang bersumber dari pusat dan daerah. Berdasarkan UU Desa, penggunaan sumber anggaran ini dikhusukan sebasar 30 persen untuk belanja pegawai seperti bayar gaji staf, dan 70 persen untuk bangunan fisik di desa.

Lebih jauh dijelaskan Mardiansyah, penyaluran dana itu persis seperti pencairan alokasi dana desa, namun pencairannya dilakukan tahap per tahap, yakni tahap pertama dicairkan 40 persen, kemudian tahap berikut 40 dan terakhir 20 persen.

Menurutnya, ADD ini akan dipakai pada program fisik dan nonfisik, namun dipastikan lebih besar pada kegiatan fisik. Dana ini langsung akan diserahkan melalui kas negara ke kas umum daerah, kemudian diserahkan ke rekening desa untuk dikelola berdasarkan kebutuhan, sedangkan BPMD memfasilitasi administrasinya.

Ia juga mengungkapkan,mengungkapkan BPMD peran BPMD dalam alokasi dana desa ini berwenang memeriksa laporan kegiatan yang dimasukkan oleh desa lalu diverifikasi. Jika belum baik, maka dikembalikan ke desa untuk diperbaiki alias dilengkapi. 

Kalau sudah lengkap akan diteruskan ke pihak Inspektorat sebagai lembaga pengawasan Pemda. "Jadi tidak lagi seperti dulu, pergi mengantri lama di bank, sekarang dananya langsung ke rekening desa," katanya.