TEMBILAHAN - Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan akan memprioritaskan berbagai program bagi penanggulangan persoalan pertanian yang ada di Kabupaten Inhil.

Pernyataan ini ditegaskan bupati dalam kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (26/11/13). 

Seminar yang diikuti ratusan peserta ini diadakan di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini, diaja oleh Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Inhil bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UNRI. 

"Kita akan memprioritaskan berbagai program untuk menanggulangi persoalan pertanian yang ada di Kabupaten Inhil. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada setiap penyuluh, agar bisa menerapkan seluruh ilmu dan pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini, ketika nantinya turun ke lapangan," ungkap Wardan. 

Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi seluruh peserta dapat mengikuti dan menyerap ilmu yang didapat dengan sebaik-baiknya. Sehingga, konsep-konsep yang didapat bisa dipedomani, untuk diterapkan dan direalisasikan ketika turun di lapangan. 

Sedangkan Kepala BP2KP Inhil, Raja Indrajaya menyebutkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan di Kabupaten Inhil. 

"Kita juga ingin mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penyuluhan, serta masalah dan solusi dalam kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Inhil," imbuhnya. 

Disebutkannya, jumlah penyuluh di Inhil sebanyak 155 orang, sedangkan desa yang ada di Inhil berjumlah sebanyak 236 desa. Sehingga, kebijakan Menteri Pertanian mencanangkan satu desa satu tenaga penyuluh belum terealisasi di Kabupaten Inhil. 

"Namun kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin, agar pelaksanaan penyuluhan di daerah ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. 

Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah sebanyak 130 orang, terdiri dari 45 orang utusan Sembilan kecamatan, 14 orang tim evaluasi, 13 orang tenaga ahli dan 63 orang instansi terkait dan undangan lainnya.***(mar)