MERANTI, RIAUHEADLINE.COM- Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi meminta kepada Dinas Kesehatan (Diskes) dapat memperbaharui data Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sehingga nantinya seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima leyanan kesehatan gratis itu terakomidir, dan juga bagi masyarakat yang sudah tidak berhak lagi bisa segara dihapuskan.

 

Apalagi, dicontohkan Irwan terdapat masyarakat yang mendapatkan kartu jamkesda dan Jamkesmas, namun orangnya sudah meninggal. "Makanya kita harus segera memperbaharui data," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi terhadap jamkesda dan jamkesmas, Selasa (8/10) di ruang rapat melati kantor Bupati, jalan Dorak Selatpanjang. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, dr Irwan Suwandi, Kepala Disdukcapil, Jonizar SH MSi, sejumlah Camat dan lainnya.

 

Menurut Bupati jika perlu evaluasi dapat dilakukan setiap bulan. Sehingga bisa diukur berapa jumlah masyarakat miskin yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Meranti. Karena data penerima Jamkesda dan Jamkesmas berdasarkan data sensus BPS yang dikeluarkan tahun 2011 lalu.”kata Irwan.

 

Secara rinci disampaikan data penerima jamkesda yang dikeluarkan dari data BPS tahun 2011 dari sensus BPS tahun 2010 lalu sebanyak 52.724 orang, dan penerima jamkesmas sebanyak 115.789 orang. "Dari evaluasi ternyata data peserta berdasarkan data penduduk hasil sensus BPS yang dikeluarkan tahun 2011. Data ini tidak up to date, mengingat Meranti dalam tiga tahun terakhir berkembang. Dan diperkirakan terjadi penurunan masyarakat miskin," sevbutnnya.

 

Total penduduk Meranti 2011 dari sensus BPS 2010 sebanyak 182.662 jiwa. Sementara hasil penghitungan dari pencacatan sipil saat ini (2013) Sebanyak 211.996 jiwa. Artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga masyarakat miskin tidak tercover oleh jamkesmas dan jamkesda. 

 

Untuk itu Bupati meminta dilakukan pendataan terpadu penduduk dan masyarakat miskin dengan memaksimalkan peran Camat, Kades/Lurah sampai ketingkat Rw dan RT. Sehingga pendataan bisa lebih maksimal dan akurat, sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan program, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

 

"Kita inginkan dalam melakukan pendataan nantinya dapat dilakukan secara terpadu. Sehingga dengan demikian dapat menjadikan data yang dikeluarkan lebih rill dan sesuai dengan kondisi dilapangan. Kami minta nantinya seluruh SKPD terkait dapat berkoordinasi dengan baik dan segera melakukan pendataan dengan maksimal. kepada RW dan RT yang dilibatkan hendaknya dapat melakukan pendataan penduduk secara berkala. "Agar data penduduk kita lebih rill," pinta Bupati.***(fan/nal)