PEKANBARU : Dana bantuan sosial (bansos) barang dan jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat serta dana hibah dalam APBD Riau Tahun 2015 mencapai hampir Rp 2 triliun atau sekitar 20 persen dari APBD Riau yang Rp 10,7 triliun. 

Khusus untuk dana Bansos saja, nilai mencapai Rp 1,7 triliun. Jumlah ini sungguh fantastis, jauh diatas dana belanja pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk fungsi pendidikan hanya Rp 1,458 triliun atau 13,6 persen dari APBD Riau. 

Padahal UUD 1945, UU Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 mengamanatkan minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan. Sedangkan anggaran untuk kesehatan hanya Rp 880 Miliar atau 8,63 persen, padahal amanat UU Kesehatan minimal 10 persen.

Mendagri dalam rekomendasi RAPBD Riau 2015 memerintahkan agar Gubernur Riau dan DPRD Riau mengurangi dana bansos dan hibah tersebut secara signifikan. Dana bansos Rp 1,7 Triliun lebih dan dana hibah Rp 202 Miliar lebih. ''Masih ada alokasi anggaran untuk urusan wajib lain yang masih dibawah itu,'' tulisnya.

Mendagri memberikan contoh anggaran untuk urusan lingkungan hanya Rp 22,2 miliar, urusan penataan ruang Rp 128,9 miliar dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp 19,7 miliar. Namun belum jelas berada dana bansos dan hibah tersebut yang dikurangi Gubernur Riau dan DPRD Riau.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Presiden menegaskan Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dana bansos di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dihapuskan. Penghapusan anggaran bansos ini dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut.

Tindakan penyelewengan tersebut, katanya, dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD. Ia juga mengatakan masih ada pos anggaran bansos yang diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015.