Demikian diungkapkan Ketua HMI cabang Kabupaten Kepulauan Meranti, Saddam Dewana, di Selatpanjang, Kamis (21/8). Menurutnya, kalangan mahasiswa harus mengambil sikap, terlebih bila unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sudah tidak mampu untuk dipercaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Sebenarnya tidak hanya kalangan mahasiswa, namun seluruh Kampus, OKP, Ormas dan para tokoh masyarakat, mestinya memiliki kepedulian terhadap peran kontrol pembangunan, menyuarakan kebenaran serta mendukung setiap upaya menuju arah dan proses pembangunan yang lebih baik," ujarnya.

Saddam mengatakan, gagalnya rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kepulauan Meranti, dalam menyuarakan aspirasi perbaikan proses pembangunan daerah, Selasa (19/8/2014) kemarin, disebabkan karena masih lemahnya dukungan moril dari pihak Kampus terhadap peran kontrol sosial oleh mahasiswa.

"Kami dari HMI sangat menyesalkan intervensi sebagian pihak Kampus di daerah ini yang tidak memberikan ruang kreatifitas mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengontrol proses pembangunan daerah. Padahal, aksi unjuk rasa sekalipun adalah Hak Azasi yang diatur oleh undang-undang," ungkapnya.

Menurutnya, mahasiswa berkewajiban menjalankan fungsi kontrol sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Adanya pihak yang mengintervensi atau melakukan tekanan terhadap aksi mahasiswa, merupakan tindakan yang tidak lazim di alam demokrasi saat ini.

"Oleh karena itu kami sarankan kepada eksekutif, legislatif serta yudikatif untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam mengemban dan mengabdi kepada rakyat. Jangan jadikan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dengan mengatasnamakan rakyat," tegas mahasiswa STAI Selatpanjang ini. (mcr-roy-san)