PEKANBARU - Konferensi Islam dan Peradaban Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau diselenggarakan di Gelanggang Olahraga Remaja atau GOR Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru. 

Dalam konfrensi tersebut dinyatakan pentingnya penerapan khilafah untuk menggantikan sistem demokrasi dan ekonomi lliberal yang dinilai lebih berpihak ke negara asing. 

Tema besar dari konfrensi ini yakni “Indonesia Milik Allah” serta “Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal”. 

Ribuan massa yang datang dari berbagai kabupaten kota di Riau tampak memadati Gelanggang Remaja. 

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPD I HTI Riau Ardiansyah, Ketua DPP HTI Pusat Adam Romulo. Ketua DPD II HTI Pekanbaru, Hidayatullah serta kemudian para konfrensi Islam dan Peradaban HTI yang terdiri dari orang tua, remaja serta mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi, Minggu (1/6/14). 

Ketua DPD II HTI Pekanbaru, Hidayatullah saat menyampaikan orasinya menegaskan demokrasi yang saat ini masih diterapkan di Indonesia, masih dipercaya sebagai sistem politik yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat. 

Rakyat, melalui wakilnya yang dipilih dalam pemilu, berhak menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur semua lini kehidupan masyarakat dan negara. 

Meski realitasnya tak sejalan dengan konsep, karena bukan aspirasi rakyat yang dikedepankan, tetapi lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal yang mensupport penguasa pada saat pemilu. 

Kemudian disebutkan juga banyak kebijakan pemerintah, yang mestinya melayani rakyat, justru menunjukkan keberpihakkan bukan kepada rakyat. Tetapi keberpihakan penguasa kepada para pemodal, kapitalis, pengusaha. 

Atas nama demokrasi, rakyat dipaksa untuk mengikuti semua peraturan perundangan dan kebijakan politik penguasa, meski semua itu justru merugikan rakyat, bangsa, dan negara. 

Menurut Hidayatullah, ketidakadilan tersebut dirasakan ketika para eksekutif dan legislatif melahirkan kebijakan selalu melindungi para pemilik modal dan asing. Keberpihakan pemerintah dalam memberikan kontrak pengelolaan migas di Indonesia. 

Salah satu buktinya, dimana perusahaan asing yang jelas-jelas bertujuan hanya mengeruk kekayaan alam di negera ini justru lebih dipercaya.***(mok)