BENGKALIS - Proyek tahun jamak atau multiyears (MY) yang digulirkan Pemkab Bengkalis pada masa pemerintahan Herliyan Saleh-Suayatno, hingga saat ini terus menjadi pertanyaan sejumlah kalangan masyarakat. Proyek yang memulai proses lelang Desember tahun 2012 itu, terkesan belum dikerjakan oleh rekanan pemenang tender, walau Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis mengklaim rekanan sudah mulai bekerja.

"Pelaksanaan proyek MY ini terkesan main-main. Kalau dihitung, tahun 2014 ini sudah memasuki tahun ketiga tahapan pelaksanaan proyek MY dihitung dari tahap pelelangan yang sudah dilangsungkan pada tahun 2012 lalu. Boleh dikatakan MY ini merupakan proyek gagal,”tegas Akramudin Nur, Selasa (11/2).

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis itu menyentil kalau proyek MY ditengarai bermasalah, mulai dari pelelangan yang tidak dilakukan evaluasi secara cermat sampai dengan tahapan tekhnis yang dinilainya belum kunjung dimulai. Padahal proyek My sebanyak enam paket kegiatan yang menelan anggaran Rp 2,4 trilyun merupakan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah.

Kemudian tukas Akramudin, ada indikasi KKN mewarnai proses pelelangan yang dilaksanakan di kelompok kerja (Pokja) MY Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis. Indikasinya, ada perusahaan yang diduga bermasalah seperti PT.Citra Gading Asritama pemenang pekerjaan jalan Duri-Sungai Pakning malah terkena black list bank dunia dan Asian Development Bank (ADB).

"Juga ada informasi kalau setakat ini masih ada dua paket MY yang belum teken kontrak, padahal proses pelelangan sudah selesai pada bulan September tahun 2013. Termasuk diantaranya masalah ganti rugi untuk jalan lingkar pulau Bengkalis, baru dianggarkan tahun 2014 ini disaat tahapan lelang sudah selesai,”ujar Akramudin.

Senada dengan itu pemuka masyarakat Bengkalis H.Effendi Buntat meminta kepada DPRD Bengkalis untuk mengevaluasi kembali pengalokasian anggaran untuk proyek MY tersebut. Karena sampai sekarang sudah memasuki tahun ketiga sejak lelang dimulai, masih belum terlihat ada pekerjaan di lapangan. Ia menilai wajar kalau DPRD Bengkalis selaku lembaga sosial kontrol dan budgeting meninjau ulang lagi mega proyek itu.

"DPRD Bengkalis harus mengevaluasi sejauh mana progres proyek MY tersebut. Jangan asal main setuju anggaran untuk proyek MY tersebut, sebab realisasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan publik. Padahal proyek MY berupa jalan poros, jalan lingkar bertujuan membuka keterisolasian daerah, malah diduga jadi sarang KKN,”ungkap Buntat menambahkan.

Dalam beberapa kesempatan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Muhammad Nasir menegaskan bahwa proyek MY berjalan sesuai schedulle yang ada. Tidak main-main, proyek MY malah ditargetkan selesai dalam tempo 18 bulan, meski hingga saat ini mayoritas rekanan belum memulai pekerjaan fisik di lapangan.

"Ada target dalam 18 bulan kedepan proyek MY dapat diselesaikan. Memang tidak semuanya selesai di aspal hotmix, seperti jalan Duri-Pakning, Siak Kecil-Bukitbatu dan jalan lingkar Duri Barat hanya dikerjakan sampai tahap base oleh rekanan. Sedangkan tiga paket lagi kita optimis tuntas diaspal yaitru jalan lingkar pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan jalan lingkar Duri Timur,”jabar Nasir. (win)