SELATPANJANG - Krisis listrik berkepanjangan membuat kesal masyarakat Selatpanjang, bahkan tak hanya ditujukan kepada PLN, Pemkab Kepulauan Meranti, Riau, juga turut menjadi sasaran meski tidak memiliki kewenangan atau mengintervensi kebijakan PLN.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Meranti, Herman SE MM, kemarin di Selatpanjang. Dirinya mengaku kesal dengan ulah PLN yang dinilai tak serius menangani krisis listrik di Selatpanjang dan sekitarnya.

"Sebenarnya kita tidak bisa mencampuri atau mengintervensi pihak PLN yang notabanenya adalah perusahaan milik negara. Tapi Pemkab sering menjadi sasaran kekesalan masyarakat jika terjadi krisis listrik. Padahal, kami berupaya membantu menyesaikan permasalahan PLN," ucap Herman, Rabu (23/7/2014).

Diakui Herman, Pemkab Kepulauan Meranti melalui dinas yang dipimpinnya, sudah beberapa kali menawarkan kepada PLN dalam proses pengangkutan mesin dari Batam ke Selatpanjang.

"Bulan Mei yang lalu mesinnya sudah tiba di Batam, menurut PLN ada kendala untuk mengeluarkan mesin tersebut dari Batam. Kami minta bantu dengan salah seorang pengusaha asal Kepulauan Meranti di Batam untuk mengeluarkan mesin tersebut. Tapi ketika kita tunggu, kontraktor mesin itu tidak pernah muncul lagi," beber Herman.

Herman juga meminta kepada PLN, setiap ada program pemasangan jaringan baru, harusnya diimbangi dengan penambahan mesin pembangkit. Sehingga tidak terjadi defisit daya sebagaimana yang sering terjadi saat ini.

"Ada kejadian, PLN melakukan pemasangan jaringan baru di desa, tapi sudah sekian lama jaringan dipasang, listriknya belum juga menyala. Masyarakat desa ini ungkapkan kecewa dan melampiaskan kekesalanya kepada pemkab. Jadi setiap PLN berulah, kita yang dapat masalah," kata Herman.***(mcr-fan)