DUMAI - Asisten I Bidang Pemerintahan Setdako Dumai, Riau, Dermawan mengatakan, saat ini tengah dipersiapkan pembentukan desa adat dengan mengcu perundangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Untuk mempersiapkan usulan desa adat ini, telah dibentuk kepanitiaan bersama terdiri dari unsur pemerintah, lembaga adat melayu, para cendikiawan dan akademisi di kota yang memiliki 7 kecamatan tersebut.

Menurutnya, meski pemerintahan terendah di Dumai adalah kelurahan, namun pemerintah akan tetap membentuk desa adat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

"Pembentukan desa adat ini akan segera dibahas secara intensif bersama unsur terlibat lainnya," kata dia, Sabtu (28/2).

Terkait pembangunan desa adat, panitia akan membahas seputar desa yang akan berdiri sendiri, seperti perangkat desa dan fasilitas penunjang lainnya.

"Rencana pembangunan desa adat ini juga akan dirangkai sekaligus dengan sosialisasi undang-undang tentang desa ke tengah masyarakat," ujarnya.

Diketahui, desa adat disebut juga dengan nagari, huta, marga dan lain-lain yang merupakan unit pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat.

Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.

Kemudian, dalam menjalankan pengurusan tersebut, desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.