PEKANBARU - Asisten III Setdaprov Riau mengaku tidak ada masalah dengan minimnya realisasi APBD saat ini. Sebaliknya, Hardy menyatakan buat apa realisasi besar, tapi kurang tepat sasaran.

"Subtansi itu, jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi buat apa realisasi besar, tapi kurang tepat sasaran, kata Hardy, Sabtu (28/6/14) malam.

Menurut Hardy, masih minimnya realisasi APBD yang saat ini baru mencapai 12 persen lebih disebabkan beberapa faktor. Selain transisi pemerintahan, efesiensi juga ada penyesuaian terhadap visi dan misi gubernur.

Meski tak menampik akan ada konsekuensi terjadinya silpa yang cukup besar. Namun mantan Karo Keuangan tersebut justru yakin target realisasi 30 persen sebelum APBD-P nanti terwujud.

Pasalnya, saat ini seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mulai melaksanakan tender termasuk pengajuan termin. Selain itu, ada juga transper dana bagi hasil ke kabupaten kota, yang totalnya mencapai sekitar Rp140 miliar dari 700 miliar dana bagi hasil yang ditranperkan pusat ke provinsi.

"Sekarang semua Satker sedang mengajukan termin. Tender juga mulai berjaan. Kemudian transper uang kabupaten/kota bulan ini juga, ini mendongkrak juga. Dana bagi hasi dari pusat, sekitar Rp140 miliar dri Rp700 miliar," ujar Hardy.

Menurut Hardy, dengan begitu hasilnya nanti diyakini akan mampu mendongkrak realiasi APBD sebesar 30 persen sesuai dengan target.

Apa lagi selain itu beberapa Satker pemegang anggaran terbesar seperti Dinas PU siap melaksanakan tender sebesar Rp800 miliar. Kemudian beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sudah diproses dicairkan dalam waktu dekat.

"Inikan lumayan mendongkrak realisasi. Kemudian beasiswa, BOS di disdik yang saat ini sedang diproses," ungkap Hardy lagi. ***(mok)