PEKANBARU - Dalam rangka memperingati Hari Pangan Dunia, puluhan massa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia Badan Pelaksana Wilayah I Sumatera (BPW I ISMPI) datangi DPRD Riau. 

“Hingga saat ini tetap saja persoalan agraria bukan hanya tidak terselesaikan namun justru semakin parah. Bahkan terakhir, konflik agraria Palembang, Jambi, Riau, Sumbar, Medan, Bengkulu dan Aceh,” kata M Damanik, Koordinator Lapangan saat menyampaikan orasinya, Kamis (16/10/14).‎ 

Menurutnya, proses liberalisasi pertanian nampak sekali pada proses impor pangan. Pada tahun 1990, saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai pernah sebesar 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini. 

“Ketahanan pangan di Riau secara teliti kita melihat program yang dicanangkan terkait peningkatan ketersediaan sangat jauh dari harapan. Jelasnya, program tersebut gagal total, tidak ada kejelasan dan hasil yang memuaskan dari program yang dijalankan,” ungkapnya. 

Ia pun membacakan beberapa poin yang menjadi tuntutannya, yakni, Realisasikan Undang-undang Pangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Harga Pasar Komoditi Hasil Pertanian, Kebijakan-kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani, Usut tuntas proyek OPRM (Operasi Pangan Riau Makmur) di Riau, Tindak tegas mafia pangan yang menyengsarakan petani. 

Menanggapi hal ini, Suparman, Ketua DPRD Riau menyambut positif aksi yang dilakukan BPW I ISMPI tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti hal ini melalui Komisi B yang membidangi persoalan pertanian dan pangan. 

“Kita sambut positif apa yang disampaikan dan akan ditindaklanjuti di tingkat komisi nantinya,” tutup politisi Golkar ini. ***(ary)