PEKANBARU - Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, lakukan rapat koordinasi bersama para gubernur, Kapolda dan Kajati se Indonesia. Sejumlah pimpinan lembaga terkait seperti KPK, BPK RI, BPKP juga turut hadir pada kesempatan tersebut yang digelar di Istana Bogor Jawa Barat. 

Maksud dari pertemuan itu, guna mencara jalan keluar terkait rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau yang tergolong masih minim.‎ 

Presiden Joko Widodo dalam paparannya mengingatkan tentang kondisi serapan baik negara mau pun yang terjadi di setiap daerah. Diharapkan kepada seluruh pihak terkait agar berupaya memaksimalkan serapan anggaran, demi berjalannya roda pembangunan, khususnya yang berhubungan publik. 

"Perlu saya sampaikan bahwa serapan anggaran APBN kita baru 20 persen ini sudah akhir Agustus, Belanja Modal baru 20 persen," ujar Presiden saat membuka acara di hadapan para undangan. 

Presiden meminta perlambanan ekonomi segera diantisipasi. "Semua harus sama, jangan sampai sudah diberikan garis, masih ada yang keluar garis," terang Presiden. 

Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan menggenjot belanja pemerintah, baik melalui APBN, APBD, BUMN, belanja swasta, nasional, dan asing. Sebelum memimpin rapat, Jokowi terlebih dulu mengadakan rapat dengan KPK, BPK dan BPKP. 

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi, bergerak melemah sebesar 122 poin menjadi Rp 14.038 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.916 per dolar AS. 

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama para gubernur seluruh Indonesia hadir pada acara Rakor di Istana Bogor yang didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau Yapis.