PEKANBARU : Tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Pekanbaru berorasi di Gedung DPRD Riau.

"BBM naik, masyarakat akan menjerit, pemerintah harus perhatikan ini. Jangan hanya untuk kepentingan pemerintah saja," kata Andika, Koordinator Lapangan aksi saat menyampaikan orasinya, Rabu (12/11/14). 

Menurutnya, kenaikan BBM bukan saja memberatkan rakyat dalam konsumsi BBM untuk kendaraan, peralatan pertanian, ternak dan sebagainya‎, akan tetapi jauh lebih besar adalah efek domino ekonomi secara umum. Di mana, harga bahan pokok secara umum akan mengalami kenaikan. 

"Dengan fenomena ini apakah pemerintah tega membiarkan rakyat yang miskin tersebut berjuang sendiri menghadapi kesulitan yang mereka alami. Padahal negara atau dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana kebijakan," ungkapnya. 

Andika pun membacakan beberapa tuntutannya, yakni, Menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM, Meminta kepada presiden dan wakil presiden untuk taat, taat dan melaksanakan UUD 1945, Mendesak kepada presiden dan wakil presiden untuk menasionalisasi kontrak Migas yang merugikan negara. 

Selanjutnya, Mendesak kepada presiden dan wakilny untuk memberantas mafia di sektor Migas, DPRD Riau tanda tangan fakta integritas penolakan kenaikan BBM. 

‎Sementara itu, Suparman, Ketua DPRD Riau yang juga menyambut massa merespon positif atas tuntutan massa. Ia pun menganggap banyak pesan moral yang disampaikan HMI MPO cabang Pekanbaru tersebut. 

"Apa yang mereka sampaikan sebagai semangat bentuk kepedulian terhadap masyarakat," ujar politisi asal Rokan Hulu ini. Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu ini pun sempat menanda tangani nota kesepakatan penolakan harga BBM dihadapan massa.