SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat memastikan rencana jadwal pengumuman hasil tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 lalu. Setelah mengembalikan berkas hasil tes dan kelanjutan proses rekrutmen CPNS itu, Pemkab kini menunggu jawaban Pemerintah Pusat.

 

“Belum, kita masih menunggu jawaban dan kebijakan selanjutnya dari Pemerintah Pusat,” jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, saat dikonfirmasi via selulernya, Kamis (2/1/2014) siang.

 

Pengembalian berkas hasil tes CPNS itu, jelasnya, dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan terkait situasi jangka panjang dan stabilitas di daerah ini kedepan. “Dikembalikan ke Kemen PAN-RB selaku pemegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS Tahun 2013 dengan berbagai pertimbangan,” ujarnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, menilai bentuk seleksi CPNS 2013 oleh Kemen PAN-RB itu jauh dari harapan dan rasa keadilan masyarakat daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, tidak sampai lima persen anak daerah yang lulus passing grade sebagaimana diumumkan Kemen PAN-RB.

 

Bupati berharap adanya semacam cluster dalam memprioritaskan kelulusan CPNS. Selain itu harus memperhatikan keadilan sosial jangka panjang mengingat yang lulus CPNS ini nantinya akan memegang posisi-posisi strategis pemerintahan di daerah.

 

“Kalau kondisi kelulusan seperti sekarang, dikhawatirkan Kabupaten Kepulauan Meranti akan dikuasai orang-orang luar daerah sehingga dalam 10 tahun ke depan diprediksi warga lokal akan termarginalkan di lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Kita tidak ingin anak daerah menjadi tamu di daerah sendiri,” tegasnya.

 

Irwan juga menyoroti sistem ujian CPNS yang menjadi ukuran satu-satunya bagi Kemen PAN-RB dalam menentukan kelulusan. Menurutnya, sangat tidak fair penentuan kemampuan seseorang itu hanya dari ujian akademik sekitar satu dua jam saja.

 

“Pengalaman kita dalam pembinaan PNS, banyak PNS yang nilai tesnya bagus tidak mampu bekerja karena kemampuan teknis lainnya rendah seperti leadership, integritas, loyalitas dan kemampuan memahami situasi daerah. Akhirnya mereka minta pindah, sehingga kita dirugikan,” papar Irwan.

 

Bupati Irwan menegaskan, dirinya selaku pimpinan di daerah tentu lebih mengedepankan kepentingan anak daerah, terutama kepentingan jangka panjang dan stabilitas keamanan di daerah. Dia tidak menginginkan hasil ujian CPNS ini memicu ketidakstabilan keamanan di daerah.***(fan/moc)