PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memberikan perhatian serius atas konflik batas wilayah lima desa antara Kampar dan Rokan Hulu. 

Di mana tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah pertemuan antara Pj Gubri dengan bupati dua daerah tersebut yang hingga kini masih dijadwalkan.

Demikian disampaikan Pj Gubri Djohermansyah Djohan kepada Riau Pos melalui sambungan telepon. Pj Gubri dalam perbincangan kemarin menyadari permasalahan batas wilayah lima desa di daerah teritorial Provinsi Riau harus benar-benar selesai.

"Juga harus sama-sama diterima masing-masing pihak. Karenanya kini sedang dijadwalkan pertemuan dengan dua bupati tersebut. Supaya skema-skema penyelesaian bisa sama-sama didudukkan hingga tuntas," ujarnya.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI yang masih berada di Jakarta hingga berita diturunkan, optimis pertemuan bisa dilakukan pekan ini. Atau paling tidak skema sudah disiapkan dan tinggal dituntaskan gubernur baru nantinya.

Dengan pengalamannya dalam penyelesaian konflik di Aceh dan beberapa daerah lainnya di tanah air bersama mantan Wapres RI, Jusuf Kalla ketika itu, dia berharap masalah di Riau bisa diselesaikan dengan win-win solusi.

"Tahapan mempertemukan kedua bupati merupakan langkah terakhir setelah kita lewati proses-proses penyelesaian selama dua bulan terakhir," sambungnya.

Memang, sebelumnya terkait proses penyelesaian seperti diberitakan Riau Pos, Pj Gubri sudah menerima laporan dari Bupati Kampar Jefry Noer dan pemaparan serta harapan dari Bupati Rohul Achmad. Akan diselesaikan dengan pertemuan enam mata ini nantinya.***(rpo)