PEKANBARU - Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) memperkirakan anggarannya untuk publikas termasuk advertorial ke media akan berkurang sekitar Rp8 miliar akibat adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 "Kalau anggaran itu sudah dirasionaliasasi, maka anggaran yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2016 tinggal lebih kurang Rp17,7 miliar dari Rp25,7 miliar," kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Darusman di Pekanbaru, Rabu.

     

Dia menjelaskan bahwa SE KemenPAN-RB RI Nomor 13 Tahun 2014 adalah tentang pembatasan anggaran advetorial yang menggunakan biaya tinggi. Pemerintah daerah untuk itu dianjurkan untuk melakukan efisiensi anggaran yang ada.

 

Menurutnya Rp17,7 miliar itu nantinya dialokasikan untuk kegiatan pencetakan baliho, spanduk, galeri, advertorial dan anggaran publikasi media elektronik. 

Dengan pengurangan itu, dikatakannya dana tersebut akan berpengaruh terhadap publikasi pembangunan karena Pemprov Riau melakukannya sampai ke desa-desa. 

     

"Agar masyarakat tahu Provinsi Riau terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat, tentu perlu publikasi. Kalau masalah kesejahteraan tidak tahu, tentu masyarakat akan bertanya-tanya nantinya," ujarnya. 

     

Meski begitu, Darusman berharap dengan adanya rasionalisasi tersebut, kegiatan dari APBD tidak mundur lagi. Karena sebelumnya APBD tahun 2015 menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 

     

"Jadi dengan adanya rasionalisasi ini, kedepan kita upayakan ekspos yang lebih penting lagi lah. Artinya, yang lebih menyentuh kepada masyarakat yang kita utamakan," ujarnya.

Saat ini diketahui APBD Riau tengah diverifikasi oleh Kementrian Dalam Negeri RI. Total yang disahkan bersama DPRD Riau adalah Rp11 triliun lebih.