MERANTI : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) setempat diminta tidak duduk diam setelah mengeluarkan izin kepada perusahaan atau pengusaha. 

Asisten l Setdakab Kepulauan Meranti Syafril Nawawi, kepada sejumlah media mengatakakan, BPMPPT diminta intens berkoordinasi dengan Satpol-PP Kepulauan Meranti untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin usaha di lapangan.

Menanggapi banyaknya penyalahgunaan izin usaha itu, Syafril meminta pihak BPMPPT Meranti tidak hanya berhenti di pengeluaran izin saja. Tetapi BPMPPT harus terus berkoordinasi dengan Satpol-PP agak bisa dilakukan pengecekan izin secara rutin.

"BPMPPT yang mengeluarkan izin. Mereka yang mengetahui jenis izinnya. Mereka musti berkoordinasi dengan Satpol-PP, agar bisa langsung ditindak bagi yang menyalahi izin. Kalau mereka tidak berkoordinasi, saya rasa Satpol PP tidak akan tahu," ungkapnya, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Badan PMPPT Meranti Hendra Putra SIp mengatakan bahwa mereka hanya mengeluarkan izin. Sementara itu, diharapkan kepada tim yustisi (yang waktu itu dikatakan belum terbentuk, red) lah yang punya wewenang di lapangan.

Di tempat terpisah, Sekdakab Meranti Drs Iqaruddin MSi mengatakan kalau tim yustisi yang terdiri dari banyak pihak itu telah terbentuk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hanya saja, sampai saat ini tim itu belum mampu memberikan kerja yang optimal.

Dapat disampaikan pula, pantauan di lapangan dan kejadian beberapa pekan lalu di Selatpanjang, ada tempat usaha beroperasi di luar izin yang dikantonginya. Selain itu, ada pula tempat-tempat usaha di Kota Sagu itu belum terdaftar di BPMPPT, namun telah lama beroperasi.