PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia Gapensi (Gapensi) Riau juga ikut terlibat dalam pembangunan wilayah pesisir Riau.

Pernyataan itu disampaikan Plt Gubri pada saat pelaksaan acara Musyawarah Daerah Gapensi ke IX Riau yang berlangsung pada, Selasa (3/5/2016) di Hotel Aryaduta, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Riau.

‎

"Kami dari pemerintah sudah punya komitmen untuk membangun wilayah pesisir di Riau. Kami harap dari Gapensi juga bisa melibatkan diri dalam hal ini," kata Andi Rachman sapaan akrab Plt Gubri.

Dia menambahkan untuk sementara ini Andi Rachman mengakui bahwa hasil kerjasama pemerintah dengan jasa kontruksi berjalan baik. Hal ini membuktikan bahwa sejauh ini pemerintah merasa terbantu dengan hasil kerja dari pihak Gapensi.

"Perlu diingat adalah, Gapensi kini tidak sendiri lagi dizaman reformasi. Oleh sebab itu peningkatan kualitas SDM yang perlu ditingkatkan," ujarnya.

Perkembangan Provinsi Riau, kata Andi Rachman, sejauh ini sudah banyak dilirik oleh investor asing. Pemerintah juga memberi ruang besar untuk membuka diri dan memberikan peluang itu. 

Diantaranya, ada banyak investor dari China, Jepang, India. Investor ini juga sudah bisa masuk dalam ranah keterlibatan mengembangkan dan membangun proyek pemerintah.

"Yang menjadi kendala besar di Riau ini kalau melakukan pembangunan di wilayah gambut. Sebab kontruksi tanah sangat jauh berbeda dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Ketua DPC Riau Wahyudianto menyatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Riau dalam membangun Riau lebih baik dan maju kedepannya.

Bentuk dukungannya itu, kata dia, turut dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Gapensi yang handal. Untuk itu, pihaknya juga akan memberikan kompetensi kepada semua anggota yang ahli di bidang konstruksi.

"Perlu diketahui Gapensi ini organisasi konstruksi terbesar di Indonesia. Kita juga selalu bekali anggota pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Karena kita sendiri tidak ingin anggota ‎terjerat masalah hukum hanya disebabkan tidak pahamnya soal aturan," katanya.