PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun gagal merealisasikan konsep Waterfront City atau pembangunan sejumlah perkantoran dan taman di tepian Sungai Siak, atau tepatnya di bawah Jembatan Siak IV dalam tahun ini.

Pasalnya, keinginan Gubri tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat sekitar atau tempatan. Dimana anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp300 ribu per meter ternyata jauh dari perkiraan.

Dimana masyarakat sekitar meletakkan harga Rp2 juta per meter. Akibanya, Pemprov Riau memastikan batal membangun 18 dari 23 proyek yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2014 ini.

Ternyata, 18 proyek yang batal tersebut seluruhnya berada di Waterfront City, atau yang berkaitan dengan Jembatan Siak IV. "Semua pembangunan yang berada di sekitar atau berkaitan dengan Jembatan Siak IV dibatalkan," kata Karo Humas Setdaprov Riau, Yoserizal Zen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dari 23 proyek yang akan dibangun, hanya 5 yang bisa direalisasikan. Diantaranya pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, Masjid Agung Kabupaten Rohil, Ruang Belajar Sekolah Polisi Negara (SPN) di Bagansiapi-api, Ruang Makan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Bagansiapi-api dan Rumah Sakit Bagan Batu.

"Ada sekitar 23 proyek yang berlangsung di APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2014, hanya 5 diantaranya bisa dilaksanakan, sisanya dipastikan batal," kata Kepala Biro Setdaprov Riau, Yoserizal Zen, kepada GoRiau.com, Kamis (18/9/2014).

Dimana 18 proyek yang dibatalkan seluruhnya merupakan program Waterfront City yang berada di tepian Sungai Siak, atau tepatnya di bawah Jembatan Siak IV.

Ganti rugi lahan untuk pengembangan Waterfront City tidak sesuai dengan platfon anggaran. Dimana Pemprov Riau hanya menganggarkan Rp300 ribu per meter. Sementara masyarakat meminta sebesar Rp2 juta per meter.

"Ini benar-benar di luar dugaan, itu sudah harga mati bagi mereka. Jadi keputusan Pak Gubernur, seluruh pembangunan baik di sekitar maupun Jembatan Siak IV dibatalkan," tegas Yoserizal.

"Termasuk pembangunan di Jalan Sembilang (seberang, red) tidak dibangun. Karena tawaran harga ganti lahan masyarakat sekitar terlalu tinggi dan tidak masuk dalam anggaran," tutup Yoserizal.***(grc-din)