DUMAI - Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutaanan (Distambunhut) Kota Dumai, meminta agar anggaran belanja untuk instansi tersebut pada APBD 2014 dinaikkan menjadi Rp15 miliar. Mengingat instansi tersebut banyak menggelar kegiatan dan bidang skala nasional seperti Pertanian tanaman holtikultura, perkebunan, kehutanan, badan ketahan pangan, badan koordinator penyuluhan dan Polhut.

"Pos anggaran pada tahun 2012 dan 2013 yakni Rp11 miliar, dana segitu sangatlah minim dan kurang mencukupi kebutuhan untuk kegiatan. Makanya saya meminta agar kenaikan pos anggaran pada 2014 ditingkatkan lagi menjadi Rp15 miliar. Dengan total segitu maka akan mengkaver seluruh kegiatan di masing-masing bidang," ungkap Suriyanto, kepada awak media, Rabu (27/11/13).

Dijelaskan dia atas keberanian mengusulkan tambahan anggaran lebih kurang Rp4 miliar dari dua tahun sebelumnya juga mengingat realisasi APBD murni 2013 hampir mencapai 100 persen. Permintaan tambahan anggaran itu sendiri, Suriyanto mengaku sudah dibicarakan dengan Walikota Dumai, Khairul Anwar. Dalam pekan ini, ia bakal merampungkan usulan untuk RAPBD 2014.

"Realisasi penyerapan APBD Perubahan tuntas jelang akhir tahun. Perkiraan sekitar satu minggu sudah selesai. Sedangkan Pemeriksaan dari inspektorat, realisasi kita sangat bagus tanpa persoalan, makanya kita meminta agar pos anggaran tahun 2014 ditingkatkan lagi. Semua itu guna mewujudkan berbagai program di masing-masing bidang," ungkap pejabat impor dari Pemkab Rohil tersebut.

Suriyanto sendiri membagi tips dalam penggunaan anggaran belanja daerah setiap tahunnya. Tips untuk menyerap anggaran hingga mendekati angka 100 persen dengan menciptakan program yang efektif dan koordinasi yang baik dengan jajaran. PPT dan PTK harus sama persepsi dengan rumus YKKE. Artinya, Yuridis, Kualitas tak boleh berkurang, Kuantitas tak boleh dikurangkan, Ekonomi atau menguntungkan bagi masyarakat. 

"Selain itu saya berkoordinasi dengan kelompok tani, apa saja yang dibutuh sehingga program kelompok tani bisa berjalan sesuai harapannya. Begitulah penggunaan anggaran yang saya kelola sebagai kadis di dinas ini. Jadi semua persoalan tidak ada dan sesuai mekanisme berlaku dalam menggunakan uang negara demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***(die)