PEKANBARU - Menindaklanjuti intruksi Presiden RI Joko Widodo tentang percepatan pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap daerah. Provinsi Riau (Pemprov) Riau, Rabu (11/5/2016) petang langsung menggelar rapat percepatan.

Intruksi Presiden Joko Widodo ini mengingat pada akhir tahun 2015 lalu ada sebanyak Rp100 triliun uang negara menganggur di bank. Kemudian terhitung April 2016, uang negara di bank terdapat Rp200 triliun.

"Pesan Presiden seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan nasional. Untuk apa uang sebanyak itu dianggurin, kenapa tidak dibelanjakan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Muhammad Yafiz usai memimpin rapat yang berlangsung tertutup.

Untuk di Provinsi Riau sendiri, dibeberkan M Yafiz, setidaknya realisasi anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat tahun 2016 ini sudah mencapai 15 persen. Untuk itu, agar dana dari APBN itu dapat terealisasi sebagai mestinya, Pemprov Riau melakukan rapat percepatan.

"Poin penting yang disampaikan Presiden itu meminta kepala daerah, yakni Gubernur segera melakukan percepatan anggaran 2016 yang dikucurkan Pemerintah Pusat, itu pesan Presiden," katanya.

Disamping itu, Pemprov Riau juga membahas soal serapan realisasi APBD Riau tahun 2016. Dimana per April 2016 ini baru 9,31 persen dari anggaran Rp11,246 triliun. " untuk APBD Riau realisasi baru 9,31 persen," katanya

Dalam rapat percepatan tersebut dihadiri jajaran Asisten dan hampir seluruh kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau, serta pejabat teknis lainnya.