DUMAI - Dalam pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Dumai, Riau, diusulkan untuk pendapatan daerah sebesar Rp1,257 triliun berdasarkan kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Wakil Wali Kota Dumai Agus Widayat kepada pers di Dumai, Jumat (22/8) menyatakan, pendapatan daerah naik dari sebelumnya yaitu sebesar  Rp147 miliar menjadi Rp149 miliar atau meningkat sekitar 1,84 persen.

Rancangan APBD Perubahan disepakati juga pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 923 miliar, dan menurun 2,11 persen dibanding sebelumnya, yakni Rp943 miliar.

"Sedangkan untuk lain-lain pendapatan sah pada APBD Perubahan mengalami peningkatan dari Rp131 miliar menjadi Rp184 miliar," terangnya.

Dia melanjutkan, sementara untuk belanja daerah dalam APBD Perubahan 2014 mengalami peningkatan dibanding APBD murni lalu, yakni sebesar 3,98 persen atau dari Rp1,341 menjadi Rp1,395 miliar.

Dia merinci, belanja daerah untuk belanja tidak langsung dalam pembahasan APBD P 2014 naik menjadi Rp490 miliar dari sebelumnya Rp468 miliar, atau naik sekitar 4,76 persen. 

Kemudian, belanja Langsung ditetapkan Rp 904 miliar atau naik dibanding APBD murni sebelumnya yang hanya sebesar Rp873 miliar.

"Terjadi kenaikan pada belanja langsung dan tidak langsung ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi belanja program yang bersumber dari pemerintah pusat," jelasnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dumai sejauh ini telah memulai pembahasan Ranperda APBD-P untuk melihat berbagai pertimbangan dan keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran seperti pendapatan dan belanja.

"Pembahasan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil capaian kinerja satuan kerja pemerintah terhadap serapan anggaran hingga Juni. Serta sebagai upaya penyesuaian program pemerintah daerah dengan pusat, serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan," sebutnya.

Pemerintah Kota Dumai pada 19 Agustus kemarin telah menyampaikan nota keuangan APBD Perubahan 2014 dalam rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Zainal Effendi di gedung DPRD. 

Diharapkan proses pembahasan hingga penetapan dan pengesahan oleh pemerintah propinsi berjalan dengan baik dan tepat waktu serta tanpa menemui kendala hambatan.***(mcr-zak)