PEKANBARU : Legislator DPRD Riau mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi itu untuk tidak menjadi makelar (broker) ladang minyak yang telah habis kontraknya oleh perusahaan asing seperti salah satunya diduga dilakukan PT SPR.

"Jangan seperti PT SPR yang menjadi makelar di daerah, kita yang punya tetapi yang kerja orang Singapura dengan menjadi subkontraktor. Blok diberi tetapi orang luar yang bekerja. Untuk Blok Siak nanti kabarnya juga sudah ada juga mitranya," kata Legislator Komisi D DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, hal itu terjadi karena tidak ada alih teknologi kepada Riau sehingga tidak bisa mengelola sendiri. Ke depan dia mengharapkan Blok Siak yang akan segera dikelola BUMD Riau Petroleum 27 November nanti juga tidak menjadi calo atau makelar.

"Harus dikerjakan sendiri oleh orang Riau," imbuhnya.

Meskipun begitu, anggota Komisi D lainnya, Abdul Wahid menilai paling tidak sudah ada kesadaran masyarakat Riau perlu mengelola minyak sendiri. Yang terpenting, lanjutnya, meskipun tidak dikerjakan oleh PT SPR, "branded" nya tetap Riau telah bisa mengelola.

"Saya harap tidak ini saja, masih ada Medco yang kontranya juga akan berakhir di Blok Kampar," katanya.

Ketua Komisi D DPRD Riau menyatakan keyakinannya bahwa setelah ini Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman akan meninjau ulang direksi BUMD dengan mengutamakan yang berkompeten di bidangnya dan profesional.

Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Riau Petroleum dan PT SPR rapat bersama dengan Komisi C DPRD Riau untuk membahas masalah perminyakan Riau ini.

"Kita akan rapat kemudian memberikan rekomendasi kepada pemeritah provinsi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Minyak Riau, Syamsuhar yang mengajukan tenaga kerjanya mengelola Blok Siak menggantikan Riau Petroleum menyatakan tidak akan menjadi makelar dengan menggunakan tenaga asing.

"Itu terjadi karena tidak adanya tenaga kerjanya, kalau untuk Blok Siak 50 orong saja cukup. Kami punya ratusan malah tenaga kerja perminyakan S2 dan S3 yang punya pengalaman paling  kurang 25 tahun," sebutnya.