PEKANBARU : Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Petroleum menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari anggota DPRD, organisasi masyarakat, dan kalangan mahasiswa setempat.

Hal itu karena belum terlihatnya persiapan sebagai pihak yang ditunjuk mengelola Blok Siak 27 November mendatang.

"Tidak bekerjanya Riau Petroleum sejak direksi baru menunjukkan sebuah kecelakaan kebijakan. Sudah tiga tahun tidak ada kontrak kerja. Pemerintah Provinsi juga kenapa tidak berperan dalam hal ini," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardianto di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, itu terjadi karena selama ini BUMD dibentuk tidak apa-apa kalau merugi. Selain itu, orang-orang di dalamnya tidak lebih dari titipan politik penguasa daerah.

Anggota Komisi D lainnya dari Fraksi PPP, Mursini mengatakan, sampai saat ini Riau Petroleum belum ada hasilnya. Kedepan, harapnya, agar betul-betul yang mengelola sesuai dengan yang mendirikannya karena dulu dirut yang pertama tidak diberi peran mengelola minyak, tetapi malah diberikan ke BUMD lainnya.

Sementara itu, anggota dari Fraksi Demokrat, Noviwaldy Jusman menceritakan bahwa dulu Riau Petroleum diberi dana dengan catatan untuk mengusahakan sumur-sumur tua yang ditemukan sebelum tahun 1970-an yang tidak digunakan perusahaan minyak.

"Tetapi tidak dilakukan, padahal sudah diberikan dana Rp7,5 miliar. Sekarang mau minta lagi penyertaan modal Rp350 miliar, programnya saja tidak jelas dan kantornya entah dimana," ucapnya.

Dari kalangan masyarakat yang menamakan dirinya Forum masyarakat Riau dengan ketua Syamsuhar mengatakan, Dirut BUMD itu bernama Herianto yang besar di Rengat sekarang malah tinggal dan mengajar di Yogyakarta. Dia meminta agar dirut diganti dengan yang punya ilmu di lapangan.

"Forum ini terdiri dari berbagai golongan, tidak ada sponsor di belakang. Kalau tidak ada yang lain kami siap mengelola Blok Siak. Kami punya tenaga terdiri dari S2 dan S3 yang berpengalaman di bidang perminyakan paling kurang 25 tahun," jelasnya.

Salah seorang mahasiswa Universitas Riau, Zulfikar meminta keseriusan mengeksekusi dalam 18 hari sebelum kontrak Blok Siak berakhir dengan Chevron. 

"Kami hanya ingin kekayaan Riau ini dimanfaatkan oleh orang Riau itu sendiri, jika Riau Petroleum tidak mampu ganti segera dengan yang lain," sebutnya.