Demo di DPRD Pekanbaru, Mahasiswa Tolak Proyek Multi Years Rp1,4 Triliun
Kamis, 20 Februari 2014 17:27 WIB
PEKANBARU - Sebelas mahasiswa yang tergabung dalam Komite Perjuangan Mahasiswa Untuk Perubahan (KPMP) menggelar aksi unjukrasa di pintu masuk Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (20/2/14).
Mereka menuntut anggota dewan untuk meninjau ulang Program Tahun Jamak atau Multiyears 2014 senilai 1,4 triliun. Program multiyears itu sendiri sudah disetujui DPRD Pekanbaru, Rabu malam (12/2/14).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KPMP Mukmin meminta klarifikasi terkait pengesahan proyek multiyears. Pengajuan proyek multiyears itu diajukan Pemko tertanggal 20 Januari 2014.
'Padahal dalam aturan multiyears, (pengajuan itu) harus sebelum penandatanganan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Penggunaan Plafon Anggaran Sementara, Red),' tukasnya.
Setelah itu, tanggal 11 Febuari 2014, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT mengajukan permohonan percepatan pengesahan APBD 2014. Anehnya, 12 Februari, DPRD Kota menyetujui Program multiyears meski melalui perdebatan panjang.
'Karena itu, dewan lalu membahas kembali KUA-PPAS. Namun ketika pembahasan KUA PPAS tersebut datang lah surat walikota yang berisi meminta pihak legislatif daerah Pekanbaru untuk mengesahkan APBD 2014 paling lambat 24 Februari nanti. Jika lewat dari tenggat waktu yang diberikan, Pemko akan menggunakan Perwako (Peraturan Walikota, Red),' kata Mukmin.
Seharusnya, tambahnya, DPRD Pekanbaru itu diberikan kepercayaan penuh dalam melakukan pembahasan anggaran. Karena itu merupakan salah satu fungsi dari dewan. 'Cuma yang terjadi hari ini, Firdaus ST MT sudah membentuk gerbong sendiri. Firdaus menganggap bahwa Ketua DPRD Pekanbaru itu ada,' pungkasnya.***(son)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

