DUMAI - Nampaknya masalah penolakan usulan Masjid Terpung yang menelan dana Rp42 miliar dan Documen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) masuk tahap serius serta memicu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dumai 2014 terkatung-katung untuk disahkan. 

Melihat fenomena seperti ini tentunya pasti ada aktor intelektualnya, semua kalangan publik menuding Walikota Dumai Khairul Anwar. 

Informasi yang berhasil dirangkum riauheadline.com dari berbagai pihak menyebutkan, saat ini tengah dilakukan hearing Tim Banggar DPRD Dumai menindaklanjuti surat Walikota Dumai Khairul Anwar yang berisikan belum adanya kesepakatan antara TAPD bersama Banggar DPRD tarkait poin 1 dan 2 dalam surat. 

Pada poin 3 pada surat DPRD Dumai meminta Walikota Dumai menyampaikan perubahan struktur APBD 2014 setelah tidak mencantumkan usulan pekerjaan di DPAL kan serta biaya pembangunan masjid terapung dalam RKA hasil rekonsiliasi. 

Dalam surat bernomor: 910/KEU/165 yang secara langsung ditandatangai Walikota Dumai menyampaikan, pihaknya belum dapat menyampaikan perubahan struktur APBD Kota Dumai 2014, karena belum adanya kesepakatan antaran Banggar dan TAPD Kota Dumai. 

Selain hal tersebut diatas, Walikota Dumai Khairul Anwar juga mengingatkan agar penganggaran Hibah atau Bansos harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman penerimaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Dumai dan Peraturan Mendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 yang pelaksanaannya sesuai dengan Perwako nomor 4 tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan perlaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos dan Perwako nomor 2 tahun 2013 tentang atas Perwako 4 tahun 2012. 

Sekretaris Kota Dumai Said Mustafa ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengaku tidak mengetahui adanya surat yang dikeluarkan Walikota Dumai Khairul Anwar yang dikirimkan ke lembaga DPRD Kota Dumai. "Saya tidak tau tentang surat yang dikirim walikota itu," ungkap Sekko Dumai kepada sejumlah awak media di Kota Dumai.***(die)