DUMAI - DPD Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) Provinsi Riau meminta aparat kepolisian dan kejaksaan mengusut kasus pemalsuan proposal mengatasnamakan Persatuan Wredatana Republik Indonesia (PWRI) Kota Dumai yang dilakukan Dinas Sosial.

"Kita minta kasus ini diusut tuntas. Sebab telah menyalahi aturan hukum membuat proposal mengatasnamakan organisasi pensiunan yang sedianya mereka tak pernah membuat," kata Ketua DPD FBI Prov Riau Muhammad Hasbi, Rabu (27/8/14).

Dijelaskannya, ini sangat merugikan mereka, dan pihaknya minta PWRI Kota Dumai untuk segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian setempat. Sebab ini sudah merupakan tindakan yang merugikan organisasi.

"PWRI selaku organisasi yang dirugikan atas tindakan Dinas Sosial tersebut mesti melakukan upaya hukum. Karena apabila hal ini dibiarkan bakal muncul proposal-proposal baru yang mencatut organisai lainnya," tegasnya. 

Diterangkan Hasbi, jika organisasi kemasyarakatan PWRI Kota Dumai enggan melaporkan kasus tersebut, maka FBI akan melaporkan ke penegak hukun agar tak terulang lagi kasus serupa dengan pencatutan logo organisasi lainnya.

Katanya lagi, dia sangat menyayangkan sekali tindakan yang dilakukan Dinas Sosial yang membuat proposal untuk mencairkan dana kesejahteraan bagi pensiunan tanpa memberitahu dari awal. 

Mereka justru datang secara tiba-tiba untuk meminta tandatangan. Hal ini sudah tak benar, seharusnya instansi pemerintah tersebut sebelum membuat proposal tersebut menyampaikan ke PWRI jika mereka beritikad baik untuk membantu.

Namun apa yang dilakukan mereka saat ini,  sudahlah membuat proposal tanpa pemberitahuaan, mencatutu pula kop PWRI. Hal ini sangat disesalkan, dan FBI minta proses hukum ditegakkan agar keanggotaan PWRI lebih kondusif tanpa ada saling curiga atas adanya proposal fiktip tersebut.***(adi)