PEKANBARU - Anggaran Pendapatan Belanja Dearah APBD adalah salah satu instrument pembangunan daerah, dimana seharusnya kemampuan dana alokasi anggaran bisa menjawab problematika sosial baik kemiskinan maupun infrastruktur jalan dan pendidikan. 

Provinsi Riau dengan alokasi Anggaran pada APBD 2013 Murni seebasar Rp. 8,4 Terliyun di tambah lagi pada rapat paripurna anggaran perubahan yang sah kan oleh DPRD provinsi Riau mencapai Rp. 8,9 Terliyun tentunya bukan hal yang menegjutkan bagi masyarakat Riau, mengingat hasil sumberdaya alam menjadi penopang pendapatan.

Nilai ini sebenarnya cukup fantastis bila di bandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki anggaran cukup kecil. Tercapainya pelaksanaan anggaran setiap daerah yang baik bisa di buktikan dengan target penyerapan anggaran tahun berjalan pada semester ke dua di atas 50% lebih, dengan asumsi setiap belanja pada pos anggaran berjalan dengan maksimal dan dapat di pertanggung jawabkan. 

Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah provinsi riau tahun anggaran 2013, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga melanda berbagai instansi yang ada di daerah.

Keberhasilan pemereintah daerah dalam melaksanakan tugas Negara dapat di ukur sejauh mana pemerintah tersebut menjalankan/mengalokasikan anggaran daerah yang ada di setiap urusan. Kemudian setiap urusan pemerintah mana saja yang mampu melaksanakan tugas negera dengan baik, tugas yang baik tentunya dapat di lihat sejauh mana peneyerapan anggaran pada masing-masing SKPD tersebut.

Akhir–akhir ini tengah ramai di perbincangkan oleh publik bahwa penyerapan APBD TA 2013 memasuki triwulan ketiga tahun berjalan belum mencapai angka 60% sementara tahun anggaran berjalan 2013 hanya tinggal menunggu hari untuk selanjutnya berganti tahun anggaran 2014. Persoalan ini merupakan kejadian yang sangat buruk dalam sejarah tatakelola keuangan daerah Riau. 

Mestinya mendagri segera menegevaluasi kinerja pegawai yang ada di setiap SKPD provinsi Riau. FITRA Riau melihat terdapat beberapa persoalan kenapa terjadi penyerapan anggaran yang relative rendah meski sudah memasuki triwulan anggaran berjalan:

Pertama, karena terlalu memaksakan pagu anggaran tinggi. Setiap SKPD cenderung memberikan pagu anggaran yang tinggi di setiap item kegiatannya. Hal itu bisa dilihat dari masing-masing program dan kegiatan justru jauh dari anggaran yang sebenarnya. Selain itu juga pagu anggaran yang dibiarkan terus ditetapkan jauh dari angka sebenarnya akan rentan dengan praktek korupsi.

Kedua, realisasi kegiatan yang molor. Menjadi tradisi setiap tahun, 30 hari menjelang akhir tahun SKPD memaksakan kegiatan dan program terealisasi. Hal itu juga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran serta tidak maksimalnya sasaran kegiatan program yang menggunakan dana APBD. Ketiga karena aparatur yang tidak profesional. 

Buruknya kinerja APBD dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran setiap tahunnya juga karena tidak profesionalnya aparatur yang menjalankan program dan kegiatan SKPD. Selain itu juga program – program yang dibuat asal jadi, dan serapan anggarannya tidak maksimal.***(rls)