BENGKALIS - Sejak dibentuk empat tahun lalu, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Bengkalis hanya memunculkan masalah setiap tahunnya, namun tidak ada langkah perbaikan sejauh ini. 

Oleh karena itu Panitia Khusus (Pansus) ULP DPRD Bengkalis bertekat akan menggiring ULP Bengkalis ke ranah hukum, apabila terbukti memang ada kesalahan dalam proses lelang selama ini.

Hal itu terungkap dalam hearing (dengar pendapat,red) antara Pansus ULP dengan unsure pers atau wartawan yang bertugas di Bengkalis pada Senin (12/10/2015) malam. Hearing yang dipimpin langsung ketua Pansus Syahrial ST, dihadiri anggota pansus Hendri HS SAg, Nurazmi Hasyim ST, Riyanto SH, Fransiska dan Indrawan Sukmana ST. 

Sementara dari unsure wartawan diantaranya hadir ketua PWI Bengkalis Usman Malik dan belasan wartawan cetak maupun online.

Dalam pemaparannya ketua Pansus Syahrial ST mengajak unsur pers bekerjasama dalam membongkar dugaan kecurangan yang dilakukan oleh personil ULP sejak lembaga ad hoc itu terbentuk tahun 2012 lalu. 

Bahkan, pansus ULP berjanji akan transparan ke public terkait kinerja mereka, termasuk menggiring temuan di lapangan nantinya soal kinerja ULP ke ranah hukum untuk dipertanggungjawabkan.

"Tak ada yang kebal hukum di Negara ini, apalagi hanya elemen kecil seperti ULP itu. Mereka itu sangat nakal, keras kepala dan merasa kebal hukum. Kalau nanti dalam perjalanan pansus ini bekerja ditemukan pelanggaran hukum, tentu kita akan menggiring dan melaporkannya langsung ke penegak hukum, kalau perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),"tegas Syahrial.

Kepada kalangan wartawan, Pansus mengharapkan kerjasama dalam mengungkap kebobrokan ULP tidak hanya melalui pemberitaan, termasuk data-data kecurangan yang dilakukan oleh ULP melalui kelompok kerja (pokja) yang ada. 

"Kawan-kawan pers kami yakin sangat tahu banyak tentang kinerja ULP, oleh karena itulah kami Pansus mengajak duduk bersama melalui hearing ini membongkar permainan kotor ULP selama ini,"ajak Syahrial.

Sementara itu anggota Pansus lainnya Hendri HS menantang semua pihak di Bengkalis untuk bicara terbuka berikut data ULP dengan pansus. Ia menantang seluruh asosiasi konstruksi, lemabag swadaya masyarakat (LSM) maupun insane pers untuk  membeberkan data soal kinerja ULP yang kotor selama ini.

"Kepada kawan-kawan asosiasi kita tantang mereka bicara di forum resmi dengan pansus nantinya, jangan hanya berteriak di media massa saja soal keburukan ULP tapi begitu dapat proyek langsung diam. Kami dari pansus juga akan mengundang hearing asosiasi rekanan dan LSM dalam beberapa hari kedepan, tidak hanya kawan-kawan pers,"sambung Hendri HS.

Dalam hearing tersebut, kalangan wartawan juga malahan menantang Pansus ULP untuk bekerja serius termasuk ending (akhir,red) dari Pansus tersebut mau dikemanakan temuan mereka. Apalagi dihadapan wartawan Pansus ULP mengaku akan bekerjasama dengan tenaga ahli, mulai dari LKPP, LPJK serta badan tekhnis lainnya.

Seperti dicontohkan Budi Prayitno salah seorang wartawan di Bengkalis menyentil prilaku dari beberapa oknum personil ULP yang "kaya mendadak" begitu menjadi panitia lelang di ULP, padahal yang bersangkutan bukan pejabat eselon di SKPD. 

Padahal semua orang tahu panitia lelang tersebut sebelum menjadi anggota ULP malahan menyewa rumah dan pakai sepeda motor, tapi tak sampai setahun langsung berubah drastis, punya mobil mewah dan rumah gedung.

"Kita memang menganut asaz praduga tidak bersalah. Tapi Pansus ULP bisa memulainya dari sana, apakah memang betul ada uang setoran atau suap menyuap di ULP Bengkalis itu berdasarkan catatan rekam jejak personil di ULP sendiri yang banyak kaya mendadak," tantang Budi.