• Home
  • Hukrim
  • Pemasangan Pipa Gas PGN Dihentikan Secara Paksa di Dumai

Pemasangan Pipa Gas PGN Dihentikan Secara Paksa di Dumai

Hadi Pramono Rabu, 07 Maret 2018 17:32 WIB
DUMAI - Pihak kepolisian menghentikan pengerjaan penggalian dan penumpukan pipa milik perusahaan gas negara (PGN) yang berlangsung di sepanjang Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur.

Penghentian paksa dilakukan kepolisian Polres Dumai dari satuan lalulintas karena dinilai pekerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak mendapatkan izin beraktifitas dipinggirkan jalan raya.

Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan melalui Kasat Lantas Polres Dumai AKP Emil Eka Putra, Selasa (06/03/2018) membenarkan penghentian pekerjaan penggalian pipa dan penumpukan pipa milik PGN di sepanjang Jalan Soekarno-Harta tersebut.

"Akhir pekan lalu kita sudah menghentikan kegiatan penanaman dan penumpukan pipa milik PGN yang bekerja di Jalan Soekarno-Harta tersebut karena mereka tidak memiliki izin untuk bekerja dipinggir jalan sesuai aturan yang berlaku," ucap AKP Emil kepada wartawan.

"Kita akan hentikan kegiatan penanaman dan penumpukan pipa milik PGN yang bekerja disepanjang pinggir jalan kalau mereka belum mengurus izinnya," tegas Emil.

Sementara itu yang membuat miris pihak manageman PGN mengaku kalau tidak tahu jika setiap aktivitas pekerjaan yang berada dipinggirkan jalan raya harus memperoleh izin terlebih dahulu karena dinilai dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalulintas.

"Kita tidak tahu kalau harus mengurus izin dan ini wewenang pihak KSO (Kerjasama operasi) sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab dalam pengerjaan proyek gabungan antara PGN dan pertamanan gas," ujar Riza salah seorang manageman PGN.

Ditambahkannya "kita tidak tau kalau ada penghentian pekerjaan penggalian pipa oleh pihak Kepolisian dan kita akan konsultasi sama pihak KSO terkait perizinan yang ada," pungkasnya singkat kepada wartawan.

Sedangkan menurut pengamat konstruksi, Dedi Rusdi mengatakan bisnis gas bumi sangat bagus untuk mendukung operasional perusahaan industri. Mengingat Kota Dumai merupakan daerah strategis dan terdapat banyak perusahaan industri. 

Penegasan ini disampaikan perihal gaduh penolakan pemasang pipa gas bumi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk sepanjang 132,8 kilometer mulai dari Duri hingga Kota Dumai. 

"Masyarakat tidak pernah menghalangi investasi masuk ke daerah ini selagi mengikuti regulasinya. Proyek pipa gas PGN ini sejak awal sudah ditentang masyarakat dan banyak yang kurang setuju," katanya. 

Menurut Rusdi, walaupun pihak PGN mengeluarkan asuransi untuk memperbaiki kerusakan aset daerah, masyarakat belum tentu dapat menerima. Ada aturan mengatur jarak objek vital dengan pemukiman masyarakat dan itu sudah diatur undang-udangan. 

"Jadi nilai asuransi Rp8 miliar itu belum tentu cukup untuk kerusakan aset milik Pemko Dumai. Selain itu masyarakat hanya membutuhkan kenyamanan bukan di hantui oleh bom waktu terhadap pipa gas tersebut," jelasnya. 

Di sisi lain, seorang wartawa yang tinggal disepanjang proyek pipa mengungkapkan kekecewaanya atas pemasangan pipa gas bumi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari PGN. 

"Halaman rumah saya itu di gali seenaknya saja tanpa koordinasi terlebih dahulu. Kenapa perusahaan Negara menjalankan bisnisnya seperti ini. Apakah mereka menganggap kami ini sebagai tunggul," jelasnya. 

Dia menduga perusahaan pelat merah ini menjalankan usahannya ada kesan kurang bagus. Sebab, jika mereka memiliki itikat baik dan benar-benar bisnis ramah lingkungan, kenapa mengeruk tanah masyarakat tanpa permisi dulu. 

"Saya menduga proyek ini ada pesan sponsor perusahaan. Tanpa memikirkan masyarakat mereka sesuka hatinya memasang pipa gas agar tercapai targetnya. Kami ini lah yang mereka korbankan demi kepentingan bisnis," pungkasnya. 

Sejak kemarin warga Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur memprotes galian pipa di bahu Jalan Soekarno Hatta. Dikarenakan mengganggu aktivitas warga yang berjualan serta telah berbohong akan merekrut tenaga kerja sesuai peraturan daerah Kota Dumai.

Ditambah lagi, itu merupakan janji pihak PGN waktu dalam sosialisasi dengan warga terkait proyek ini. "Semuanya bohong belaka dan pihak Manajemen tidak bisa di hubungi," kata Suryadi Ketua RT 09.

Sejatinya, Ketua Lembaga Pemerdaya Masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Marlin, yang sudah kuat mendapat laporan warga, turun langsung di lokasi proyek milik PGN untuk menutup paksa aktivitas proyek pemasangan pipa gas yang di kerjakan.

Penghentian paksa itu dilakukan Marlin dan sejumlah RT lantaran proyek penanaman pipa gas kerap diprotes warga. Bahkan, ia mengaku selama ini pihaknya sering didatangi warga terkait proyek pipa ini. "Saya ini ditelepon terus warga, belum lagi yang datang langsung melapor," kesalnya.

Tidak hanya itu, sebagai orang dituakan selangkah di Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan, ia sendiri belum pernah diajak pihak PGN membicarakan keberadaan proyek ini. Apa lagi mengenai janji perusahaan terhadap para ketua RT, akan merekrut tenaga kerja tempatan.

(rpc/rdk)
Tags PGNPipa GasPipa PGNPolres Dumai
Komentar