BENGKALIS - Setidaknya berdasarkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau terhadap realisasi kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis, ditemukan sebanyak 91 kejadian dengan nilai mencapai Rp 6,2 milyar masih belum ada tindak lanjut dari instansi terkait.

Dipisah, ada sebanyak 57 temuan dengan senilai Rp 5 milyar yang belum ditindaklanjuti SKPD terkait, dan untuk BUMD sebanyak 34 kejadian senilai Rp 1,2 milyar.

“Jangan sampai ditunda, supaya tidak menjadi kasus dan perkara. Kalau sudah sampai perkara proses penyelesaiannya akan semakin payah,” ingat Kepala BPKP Perwakilan Riau Mulyana saat menyampaikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ditaja Inspektorat, Senin (18/11/13) kemarin.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh pada kesempatan ini mendesak supaya SKPD atau BUMD terkait segera menidaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Diakui Bupati, masih rendahnya tindak lanjut dari hasil temuan BPK dan BPKP salah satunya disebabkan karena masih rendahnya pemahamannya. Untuk itu ia menegaskan kepada kepala SKPD untuk bertanggungjawab menyelesaikan hasil temuan tersebut.

"Kita akui upaya yang dilakukan belum optimal sebagaimana yang telah diharapkan. Untuk itu saya minta kepada pimpinan SKPD untuk proaktif," katanya.

Pembukaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan bagi Aparatur Pemerintah dan Perusahaan Daerah Kabupaten Bengkalis tersebut juga tampak hadir Wakil Bupati Suayatno, Sekda Burhanuddin, pimpinan SKPD dan Sekretaris, Camat dan Kabag di lingkungan Pemkab Bengkalis.***(dik)