TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menilai dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yakni Vertikal Account (VA) sangat merugikan masyarakat.

"Kalau yang mendaftar itu satu keluarga harus bayar merata atau tidak bisa membayar parsial (perorangan, red), tetapi harus dibayar secara kolektif, ini sangat tampak pihak BPJS terlalu mengejar keuntungan," kata Anggota DPRD Inhil, Herwanissitas.

Dijelaskannya, hal ini tampak hitung-hitung ekonomi kapitalis, sementara ini kan lembaga-lembaga non profit atau tidak mengedepankan keuntungan. Yang lebih disesalkan, BPJS merupakan lembaga yang disubsidi oleh pemerintah.

Menurutnya kenapa masih mengejar hitungan untung. "Yang kita kesalkan, mereka (BPJS, red) sudah mendapatkan subsidi, dan kebijakannya juga condong mencari untung," ujarnya seperti dilansir dari harianriauco.

Kalau seperti ini, Ia khawatir ketakutan masyarakat nantinya untuk bergabung dan memilih untuk tidak menggukan layanan BPJS Kesehatan dalam menunjang perobatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

"Kita tidak jamin bahwa BPJS di Indragiri Hilir ini bisa sukses jalannya, kalau tidak dipikirkan hal ini. Seharusnya bagian dari pemerintah kami harus mendorong masyarakat semua harus bergabung ke BPJS, tapi kemampuan masyarakat juga diperhatikan," tutupnya.