DUMAI - Dinas Kesehatan Kota Dumai saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang jumlahnya mencapai 66.000 jiwa. Hal ini dilakukan agar peserta program JKN ini tetap sasaran. 

"Verifikasi dan validasi data ini untuk perbaikan peserta BPJS Kesehatan dengan menghapus nama peserta yang sudah meninggal dunia, menghapus nama peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS secara mandiri maupun sudah terdaftar dari perusahaan tempat ia bekerja," kata Kadiskes Dumai, Paisal, Senin (12/10/15). 

Menurut Paisal, sebelumnya Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan Kota Dumai untuk mensukseskan program JKN seperti yang diatur didalam UU Nomor 40 tahun 2004.

Mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) MoU yang ditandatangani perihal pemeliharaan keseharan yakni integrasi program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung pemerintah. 

"Biaya setiap peserta JKN dikenakan Rp19.225/bulan seluruhnya ditanggung pemerintah yang merupakan sharing buget antara Pemko Dumai 70 persen dengan Pemerintah Provinsi Riau 30 persen. Diharapkan program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu," sebutnya. 

Dia menejelaksan, setiap peserta yang sudah terdaftar di JKN bisa mendapatkan layanan berobat gratis dan rawat inap gratis di kelas III RSUD Dumai. Oleh karena itu, dengan adanya MoU antara Pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat berjalan baik untuk mensukseskan program Dumai Sehat.