PEKANBARU - Finalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau terus digesa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk membuka secara rinci draf finalisasi tersebut ke DPRD Riau dan mensosialisasikannya ke masyarakat luas. 

"Kita berharap Pemrov membuka secara rinci draf finalisasi RTRW tersebut ke lembaga legislatif dan mensosialisasikannya ke masyarakat luas," kata Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Riau dari PAN kepada wartawan, Jumat (05/02/16). 

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menyatakan, banyak hal yang mesti diperhatikan dalam tahap finalisasi. Diantaranya, Penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, tidak hanya menjadi domain pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan sebagai salah satu elemen pengontrol sebuah kawasan atau ruang lingkup daerah. 

Selanjutnya, Finalisasi tersebut harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat tempatan sebagai pemilik konten-konten lokal, Finalisasi tersebut harus jauh dari unsur kepentingan individu, kelompok atau penguasa. 

"Pada prinsipnya, perencanaan tata ruang harus direncanakan dan diimplementasikan dengan baik serta dikontrol dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat," ungkap mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini. 

Kemudian sebut anggota Komisi E DPRD Riau ini, finalisasi yang dimaksud harus bisa menjadi solusi dari carut marutnya penataan ruang dan izin lahan yang banyak menyebabkan kesengsaraan sosial bagi masyarakat Riau. 

"Semua unsur elemen harus mengawal persoalan RTRW ini. Kita berharap media jangan lengah dalam hal ini," tutupnya.